Politisi Golkar: Pembenahan Sektor Hukum di Era Jokowi Lambat

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengkritisi dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait keterlambatan dalam menyentuh sektor hukum. Pasalnya, sektor hukum di dalam negeri ditandai dengan buruknya kualitas penegakan hukum  serta tidak ada institusi penegak hukum yang bersih dari masalah.

"Presiden baru mulai memberi perhatian sektor hukum tepat pada tahun kedua periode pemerintahannya. Presiden ingin merevitalisasi sektor hukum untuk mewujudkan kepastian dan efisiensi. Pembenahan di sektor hukum akan dimulai dengan program pemberantasan pungutan liar (pungli)," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (21/10/2016).

Oleh karena itu, kata Bambang, masyarakat masih menunggu keberhasilan Jokowi-JK dalam membenahi sektor hukum. Bukan hanya pungli, namun Presiden Jokowi-JK harus memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia.

 

"Pungli memang merugikan masyarakat. Tetapi, persoalan di sektor hukum bukan hanya pungli. Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum, dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan," katanya.

Meski begitu, ia pun mengapresiasi keberhasilan pemerintah Jokowi-JK dalam mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik, sehingga terwujudnya stabilitas politik di dalam negeri. 

"Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang fenomenal itu," tutur  Ketua Komisi III tersebut.

 

Lebih lanjut, Bambang menilai Presiden Jokowi telah mengejawantahkan politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris, tidak lagi Jawasentris. Kata Bambang, dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Presiden berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.

"Itu sebabnya, pemerintah sekarang membangun ragam infrastruktur strategis di sejumlah daerah, mulai dari jalan bebas hambatan, jalur kereta api, pembangunan ketenagalistrikan, pelabuhan, bandara hingga waduk atau bendungan. Saya melihat bahwa politik pembangunan Indonesiasentris merupakan upaya pemerintah memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI. Semua wilayah negara menikmati kue pembangunan," jelasnya.

 

Bambang menambahkan, pemerintah juga saat ini mencoba mempraktikkan politik ekonomi baru, yakni satu kebijakan berlaku nasional. 

 

"Semangat dan praktik politik ekonomi baru itu terlihat pada upaya Presiden menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga bensin di Jawa dan luar Jawa harus sama. Tidak boleh lagi ada perbedaan, seperti yang terjadi selama ini," ungkapnya.