Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet menolak Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur lagi untuk periode 2017-2022. Menurut dia, selama ini Ahok terlalu banyak melakukan kesalahan, di antaranya dalam kasus proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dan kasus pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras.
"Saya kan aktivis, saya lebih suka memastikan apa yang tidak boleh, itu pasti yang saya kejar. Yang saya kejar bahwa haram hukumnya seorang Ahok menjadi gubernur karena terlalu banyak kesalahan yang dilakukan," ujar Ratna kepada Suara.com, Jumat (21/10/2016).
Dia tidak setuju Ahok disebut berprestasi. Menurutnya, Ahok tidak mampu memimpin Jakarta dengan baik.
"(Ahok) terlalu tidak mampu menjadi gubernur mengayomi atau memimpin manusia. Dia hanya mampu memimpin tiang-tiang beton," tuturnya.
Ketika ditanya siapa calon gubernur yang akan dipilih Ratna di pilkada nanti, dia mengatakan saat ini belum memutuskannya.
Dia hanya memastikan tidak akan memilih Ahok. Ratna mengatakan akan menghalangi Ahok memenangkan pilkada lagi.
"Nantilah. Aku mendukung yang bukan Ahok. Sekarang aku matian-matian ingin menggusur Ahok," kata dia.
"Saya kan aktivis, saya lebih suka memastikan apa yang tidak boleh, itu pasti yang saya kejar. Yang saya kejar bahwa haram hukumnya seorang Ahok menjadi gubernur karena terlalu banyak kesalahan yang dilakukan," ujar Ratna kepada Suara.com, Jumat (21/10/2016).
Dia tidak setuju Ahok disebut berprestasi. Menurutnya, Ahok tidak mampu memimpin Jakarta dengan baik.
"(Ahok) terlalu tidak mampu menjadi gubernur mengayomi atau memimpin manusia. Dia hanya mampu memimpin tiang-tiang beton," tuturnya.
Ketika ditanya siapa calon gubernur yang akan dipilih Ratna di pilkada nanti, dia mengatakan saat ini belum memutuskannya.
Dia hanya memastikan tidak akan memilih Ahok. Ratna mengatakan akan menghalangi Ahok memenangkan pilkada lagi.
"Nantilah. Aku mendukung yang bukan Ahok. Sekarang aku matian-matian ingin menggusur Ahok," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan