Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan kinerja dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan buah dari kinerja pemerintahan sebelumnya.
Hal itu dikatakan Riza dalam diskusi 'dua tahun pemerintah Jokowi-JK: Evaluasi Publik Nasional' yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Minggu (23/10/2016).
Dalam survei ini disebutkan, 69 persen warga sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, 63 persen warga sangat puas dengan kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Jadi setiap pemerintahan harus jujur ada produk pemerintahan sebelumnya. Ini Pak Jokowi baru dua tahun memimpin pemerintahan, sementara Pak SBY sudah 10 tahun menjalankan pemerintahan jadi dengan sendirinya ada produk-produk (SBY) yang dinikmati pemerintahan Jokowi," kata Riza.
Dia mencontohkan soal dana desa yang sudah dua tahun bergulir di pemerintahan Jokowi. Menurut Anggota Komisi II DPR ini, program tersebut muncul akibat komitmen dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya dan perencanaannya sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden.
"Sehingga zaman Pak Jokowi tinggal meneruskan," ujar Riza.
Kemudian, sambungnya, soal peningkatan anggaran kesehatan di zaman Jokowi juga dikarenakan penuntasan peraturan perundang-undangan, baik UU kesehatan atau pembentukan BPJS yang terjadi pada zaman SBY.
"Zaman Pak Jokowi tinggal meningkatkan," tuturnya.
Contoh lainya, sambung Riza, soal anggaran pendidikan yang terjadi peningkatan menjadi 20 persen APBN. Hal itu, menurutnya, juga karena sudah diselesaikan pada zaman SBY.
"Jadi kalau hasil survei ada peningkatan dari pendidikann, kesehatan dan dana desa, itu sebenarnya itu semua produk dari zaman pak SBY," tuturnya.
Kendati demikian, Riza mengatakan, Presiden Jokowi juga memiliki produk sendiri. Namun, hal itu tidak dirasakan untuk masa kini. Riza menilai produk Presiden Jokowi nanti baru terasa pada tahun 2019.
"Apa yang jadi produk Pak Jokowi? Ada infrastruktur, yang sebenarnya sudah dimulai pada jamaan Pak SBY dengan program MP3IE, tapi meski demikian ada proses pembangunan yang optimal yang perlu kita apresiasi, tapi kita harus lihat baru akan terasa manfaatnya itu pada tahun 2019. Karena proyek besar itu baru selesai 2018-2019," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Riza juga sepakat dengan hasil survei SMRC yang menyebut masih ada kekurangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan di masa dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Di antaranya, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, daya serap berkurang, daya beli dan belanja berkurang, sembako mahal.
"Itu karena semua belanja negara dikonsentrasikan di infrastruktur seluruhnya. Dipertaruhkan memang bangsa ini pada infrastruktur. Ini suatu pilihan suatu pemerintahan. Kita apresiasi," tutur Riza.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional