Ini Tantangan Keamanan Pemerintahan Jokowi-JK Versi Imparsial

 Pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan dua tahun. Geliat pembangunan sudah mulai diperlihatkan oleh pasangan yang memenangi Pilpres 2014 tersebut. Namun, dengan sisa pemerintahan yang masih akan berlangsung hingga tiga tahun mendatang, pemerintahan ini masih memiliki tantangan yang harus segera diselesaikan.

Menurut Direktur Imparsial, Al Araf, setidaknya terdapat tiga tantangan pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor pertahanan dan keamanan.

Yang pertama adalah ancaman tradisional dan non-tradisional yang dapat merugikan jika negara tidak segera berbenah dalam menghadapinya.

"Kita tak mau seperti di Korea Utara. Perekonomiannya ambruk tetapi negaranya terus-menerus membangun kekuatan pertahanan secara masif. Pemerintah, karenanya, harus pandai melihat interkoneksi di antara ekonomi dan pertahanan," ujar Al Araf dalam acara Rembuk Nasional yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Al Araf kembali mengingatkan, dalam kurun waktu dua tahun lalu, pemerintahan Jokowi-JK juga masih mendapat gangguan dari golongan fundamentalisme dan terorisme yang saat ini juga masih menjadi isu global.

"Fundamentalisme dan terorisme menjadi persoalan yang nyata. Aspek sektor pertahanan dan keamanan tak boleh ditinggalkan. Bagaimana negara mau membangun, kalau tidak bisa menjamin keamanan terselenggara? Bagaimana mau membangun bila kondisinya seperti di negara seperti Suriah, Mesir, Irak?" terangnya.

Sementara itu, tantangan lain yang tak kalah bahayanya jika pemerintahan ini tidak peka adalah perihal ancaman cyber.

"Ini juga menjadi ancaman yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meretas koordinasi antar institusi yang tepat dan selaras untuk menangani persoalan ini," imbuhnya.

Sedangkan masalah teritorial juga sempat dibahas oleh Al Araf dalam forum yang nantinya akan direkomendasikan ke Jokowi-Jk dalam menjalani pemerintahannya tiga tahun mendatang. Salah satunya adalah masalah sengketa Laut China Selatan,

"Indonesia seharusnya perlu lebih serius pula dalam menangani konflik Laut China Selatan. Diperlukan satu orientasi pertahanan dan keamanan yang beralih dari orientasi ke dalam menjadi ke luar. Bagi Indonesia, penting untuk membangun kekuatan dan postur pertahanan strategis dalam mengatasi konflik di Laut China Selatan," katanya.

"Jokowi masih memiliki waktu tiga tahun ke depan. Saya mau menyimpulkan dalam tiga tahun ini, apa yang perlu dilakukan adalah menyadari pentingnya isu pertahanan di tengah perubahan yang lebih besar. Juga melindungi kebebasan berkumpul serta berserikat agar Indonesia tak dilihat abai dengan urusan HAM," pungkas Al Araf.