Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pemerintah akan memberdayakan para preman dan tukang parkir liar. Jika mereka bersedia, nanti dipekerjakan dibawah Unit Pengelola Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengawasi tempat parkir yang telah terpasang Terminal Parkir Elektronik.
"Belum tentu preman semua, minimal mereka kerja selama ini ngurusin parkir. Kan semua parkir (liar) mau kita ambil alih dengan pasang mesin dan terminal parkir elektronik itu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Kebijakan ini sebagai kompensasi setelah setelah kawasan parkir yang selama ini liar dikelola oleh pemerintah.
"Kamu kalau kerjasama DKI, dapat gaji UMP, BPJS Kesehatan dan tenaga kerja dapat. Anakmu bisa dapat KJP. Banyak keuntungan, naik bus nggak bayar," kata dia.
Petugas parkir nanti akan digaji sebesar upah minimum Provinsi Jakarta sebesar Rp3,1 juta (UMP 2016).
Ahok menjelaskan pengambilalihan pengelolaan parkir bertujuan untuk memutus praktik pungutan liar. Tempat-tempat parkir tersebut nanti akan dipasang mesin TPE.
Ahok menegaskan setelah nanti terpasang mesin TPE dan petugasnya masih nakal, pemerintah akan langsung memutus kerjasama.
"Kalau dia nggak jujur pecat. Yang penting rekrut dulu semua. Urusan UPT parkir kapan akan dilaksanakannya (perekrutan). Yang jelas tunggu TPE terpasang," jelas Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah mengoperasikan 41 unit TPE yang tersebar di berbagai tempat.
Dengan sistem parkir baru ini, pemilik sepeda motor dikenakan tarif Rp2 ribu, mobil Rp5 ribu, bus atau truk Rp8 ribu per jam.
Pembayaran tarif parkir dilakukan secara non tunai dengan kartu elektronik: Tap Cash dari BNI; e-Money dari Bank Mandiri; Brizzi dari Bank BRI; Mega Cash dari Bank Mega; Flazz dari BCA; Jakcard dari Bank DKI; dan Dompetku Tap dari Indosat Ooredoo.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Begini Kalau Warga Kampung Kumuh Pusat Jakarta Bicara Pilkada
Akhirnya Kemenag Jawab Panjang Lebar Kasus "Al Quran Palsu"
Wartawan Ini Tak Takut Dilaporkan Suami Mirna ke Polisi
Berita Terkait
-
Viral Parkir di Blok M Semrawut hingga Depan Kejagung, Dishub Jaksel Lapor Wali Kota
-
FIFA Patok Biaya Parkir di Piala Dunia 2026: Satu Mobil Rp4 Juta di Miami
-
Geram Setahun Masalah Tak Kelar! Rano Karno Pimpin Langsung Penertiban Parkir di Lebak Bulus
-
Viral Mobil Dinas Parkir di Trotoar, Satpol PP DKI Minta Maaf dan Jatuhkan Sanksi ke Anggota
-
Konflik Parkir di Blok M Memanas: Pemilik Lahan Diancam Dibakar hingga Dibunuh
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal