Ulama Madura ke DPR, Minta Jangan Stop Usut Ahok soal Al Maidah

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima kedatangan ulama dari Forum Ulama Ka'bah Madura, hari ini. Mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati dan anggota: Arsul Sani serta Ahmad Baidowi

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Fraksi PPP, perwakilan ulama Fadholi M. Ruham mengatakan datang ke DPR terkait adanya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Terkait penistaan agama Al Quran penistaan ulama sebagai warasatul anbiya, ini penting untuk ditengahkan. Kenapa kami sangat peduli hal ini. Karena bagi kami menjaga agama, keimanan itu harus ada di atas penjagaan kita terhadap yang lain, terhadap diri, harta, keturunan, sosial keagamaan misalnya,"ujar Fadholi.

Dia mencontohkan Nabi Muhammad yang mampu menjaga kondusifitas saat memimpin Kota Madinah.

"Sebab Rasulullah dulu bangun masyarakat Madinah yang kondusif, bersama mereka yang non muslim. Namun pembangunan yang ditempatkan di atas adal muakhoh, persaudaraan di atas iman bukan berdasarkan sosial, harta dan sebagainya," katanya.

Forum Ulama Ka'bah Madura mendorong DPR dan aparat penegak hukum agar jangan berhenti mengusut kasus tersebut.

"Silakan dengan protap (prosedur tetap) yang ada di kepolisian. Menegakkan atau mengadili si penista agama sesuai hukum silakan. Jangan sampai kepolisian tergoda intervensi politik. Penistaan agama harus diusut," jelas Fadholi.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengapresiasi kehadiran Forum Ulama Ka'bah Madura dan menghormati aspirasi mereka.

"Kami tentu di dalam membuat keputusan termasuk dalam menentukan penyusunan calon pada DKI Jakarta, itulah yang menjadi dasar kami menentukan keputusan. Terus terang para alim ulama kalau kami tidak berangkat dari aspirasi, dari suara, dari fatwa, dari penguatan yang diberikan para alim ulama, barangkali kami juga ikut-ikutan mengusung pasangan petahana," kata aggota komisi III DPR.

Asrul mengungkapkan adanya permintaan sejumlah ulama agar PPP jangan mengusung Ahok di pilkada Jakarta periode 2017-2022.

"Tugas PPP itu adalah mencarikan agar pak Ahok itu mendapatkan lawan yang kira-kira sepadan, sehingga proses demokrasinya baik. Bahasa yang sangat tinggi tapi bagi kami itu sudah perintah," katanya.