Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menilai instruksi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan kepada anggota agar menembak kaki perusuh jelang pilkada Jakarta justru bisa menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat.
"Pempublikasian tembak di tempat hanya memicu kegaduhan dan kontroversial yang bisa merugikan Polri," kata Neta, Minggu (30/10/2016).
Menurut dia seharusnya Iriawan tidak mempublikasikan instruksi semacam itu. Perintah tembak ditempat, menurut Neta, bisa menciderai integritas Polri di mata masyarakat.
"Polisi memang diijinkan undang-undang untuk melepaskan tembakan atau menembak pelaku kejahatan. Dan penembakan itu ada SOP (standar operasional prosedur)- nya. Seharusnya Kapolda Metro atau pejabat polisi lainnya tidak perlu mempublikasikan aksi tembak di tempat. Sebab semua anggota polri sudah paham SOP-nya," katanya.
Neta berharap instruksi tersebut bukan untuk kepentingan mencari popularitas.
"Jangan sampai hanya karena hendak mencari popularitas dengan mempublikasikan tembak di tempat justru institusi Polri menjadi rugi dan menjadi bulan-bulanan termasuk dari institusi lain," kata dia.
Tujuan Kapolda memerintahkan tembak ditempat ialah agar membuat mereka yang ingin menciptakan keributan berpikir ulang.
"Kami tidak segan bersikap tegas, untuk siapa saja yang membuat onar (pilkada Jakarta), petugas harus berani untuk menembak dari pantat ke bawah," kata Iriawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2016).
Kapolda meminta anak buahnya berani bertindak.
"Ya, kalau tidak berani ukur saja lingkar pinggang kalian (petugas), lalu buat rok," ujar Iriawan.
Instruksi tersebut dilatari adanya indikasi tindakan provokatif menjelang pilkada.
"Seperti contoh, ada kejadian coretan lambang salib di tembok masjid, itu kami gerak cepat langsung koordinasi dengan Pangdam Jaya dan terus lakukan patroli rutin," ujar Iriawan.
Iriawan yakin masyarakat Jakarta tak terpancing provokasi.
"Masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang majemuk berbagai suku dan bangsa semua agama ada di sini. Namun demikian masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang pintar sehingga kita tahu berbagai lokasi yang ada di media sosial hampir tidak berpengaruh," kata Iriawan.
"Saya mengimbau kepada provokator - provokator berhentilah, karena percuma masyarakat sudah pintar, tahu mana yang baik dan mana yang buruk mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak," Kapolda menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO