Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Merupakan bentuk intervensi terhadap hukum.
SBY meminta proses hukum kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilanjutkan. Sebab, dia menganggap Ahok seperti tidak tersentuh dalam kasus ini.
"Pernyataan SBY terkait proses hukum Pak Ahok adalah bentuk intervensi terhadap hukum. Pihak kepolisian saat in sedang menjalankan proses hukum terhadap laporan terkait Pak Ahok. Bahkan, Pak Ahok sudah dimintai keterangan di Bareskrim. Jadi klaim SBY bahwa Ahok tidak tersentuh itu tidak mendasar dan bisa dilihat sebagai upaya intervensi dengan melakukan agitasi di ruang publik," kata Charles dalam pernyataannya, Jakarta, Rabu (2/10/2016).
Dia menambahkan, sebagai tokoh politik yang pernah menjabat sebagai presiden, seharusnya SBY berdiri di atas semua golongan. Anggota Komisi I DPR ini juga berharap seharusnya presiden keenam itu bisa menjadi penyejuk dalam perkara Ahok ini.
"Statement SBY pagi ini terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilgub DKI yang kita ketahui putra sulung SBY ikut menjadi calon Gubernur DKI," kata dia.
Charles juga mengkritisi langkah SBY yang melakukan roadshow dengan bertemu Menkopolhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada hari Selasa (1/11/2016). Menurut Charles, yang dilakukan SBY adalah untuk kepentingan pencitraan semata.
"Pertemuan tersebut (SBY-Wiranto dan SBY-JK) ternyata hanyalah pencitraan dan framenya lebih ke klarifikasi personal. Meskipuin akhirnya itu terbantahkan sendiri dengan pernyataan SBY hari ini," tuturnya.
Pilkada untuk tahun 2017 tidak hanya terjadi di Jakarta, masih ada 100 daerah baik Provinsi, atau Kabupaten/Kota, yang turut memeriahkan pesta demokrasi ini. Karenanya, menurut Charles, tidak perlu adanya hal-hal negatif yang dimunculkan di Jakarta yang malah akan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa.
"Indonesia bukan hanya Jakarta, jadi janganlah para tokoh nasional hari ini menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada di Jakarta dengan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia.
Sebelumnya, dalam konfrensi pers hari ini, SBY mengatakan penegakan hukum harus tetap berjalan dalam kasus Ahok. Menurutnya, jangan sampai, ada anggapan bahwa Ahok tidak boleh disentuh untuk kasus ini.
"Pak Ahok mesti diproses secara hukum jangan sampai dia dianggap kebal hukum. Ingat kesamaan di mata hukum. Jangan ada anggapan Pak Ahok tidak boleh disentuh," tutur SBY di Cikeas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi