Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menganggap berbahaya kalau ada informasi intelijen yang menyebutkan rencana demonstrasi ormas Islam pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai kalangan tertentu atau partai. Yudhoyono merasa tertuduh oleh informasi intelijen yang kemudian dianggapnya fitnah yang keji.
"Intelijen itu informasi, kemudian dianalisa. Analisa kan boleh berbeda-beda. Mungkin yang ditangkap Pak SBY beda, analisa kami juga beda, itu biasa saja," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Jusuf Kalla menambahkan semua pemimpin dalam mengelola pemerintahan selalu menggunakan informasi intelijen. Begitu pula, Yudhoyono ketika menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun.
"Pada waktu itu juga sering, pasti memakai intelijen, itu biasa. Kalau negara tidak ada intelijennya berarti tidak punya mata dan telinga. Intelijen itu maksud baik, supaya jangan terjadi (gangguan keamanan nasional)," ujar dia.
Konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, kemarin, Yudhoyono menyikapi rencana demonstrasi di Jakarta, besok. Ormas Islam menuntut kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditindaklanjuti.
"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata Yudhoyono.
Yudhoyono mengatakan informasi tersebut fitnah.
"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata mantan Presiden. "Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Yang komandoi media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai."
Berita Terkait
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan
-
JK Ungkap Dua Masalah Perjanjian Damai Helsinki yang Belum Tuntas: Lahan dan Bendera Aceh
-
Baleg DPR RI Rapat Undang Jusuf Kalla, Ada Apa?
-
Jaksa Agung Turun Tangan! Perintahkan Kejari Jaksel Buru-Tangkap Silfester Matutina
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan