Suara.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan, melanjutkan kampanye di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa (8/11/2016). Dia diterima di rumah warga bernama Yanti di Jalan Mawar, Gang 7, RT 7, RW 9.
Di sana, Anies berdialog dengan warga. Warga bernama Fatimah menyampaikan permasalahan kepada Anies. Fatimah mengatakan memiliki lembaga kursus, namun terancam dibubarkan karena lokasinya menempati rumah yang tak memiliki izin untuk kursus
"Saya pemimpin lembaga kursus pak. Saya mohon bantuan bapak jika terpilih jadi gubernur, untuk izin kursus. Karena katanya banyak tempat kursus mau dibinasakan karena di rumah-rumah. Bukan di ruko-ruko," kata Fatimah
Fatimah mengaku tidak memiliki biaya untuk menyewa gedung untuk membuat lembaga kursus.
"Padahal kami orang miskin pak, tidak mampu sewa ruko," ujar Fatimah.
Permintaan Fatimah diperkuat warga bernama Zainudin. Zainudin mengatakan keberadaan lembaga kursus seperti yang dimiliki Fatimah sangat membantu remaja setempat. Dia berharap apabila pasangan Anies dan Sandiaga Uno menang di pilkada, kelak mempermudah izin lembaga kursus.
"Apa yang diajukan oleh ibu Fatimah mohon dipermudah. Terutama urusan izin, karena warga sangat butuh," ujar Zainudin.
Dia juga meminta supaya calon gubernur yang diusung koalisi Partai Gerindra dan PKS memperhatikan kesejahteraan warga, khususnya di Kelurahan Tugu Utara.
"Terutama masyarakatnya sejahtera. Paling tidak mau beli apa-apa bisa terjangkau. Barangkali atas dukungan bapak dan ibu yang hadir di sini pak Anies bisa jadi gubernur. Warga tidak butuh muluk-muluk, mereka cuma butuh kesejahteraan," tutur Zainudin.
Zainudin berjanji akan membantu Anies untuk meraih suara banyak di kampung ini.
"Kami akan mengajak warga untuk mengusung Bapak Anies menjadi gubernur," kata Zainudin.
Menanggapi hal itu, Anies berjanji memenuhi permintaan Fatimah dan Zainudin.
"Kami ada program untuk menumbuhkan wirausaha. Jadi ada yang bekerja ada juga yang berwirausaha," kata Anies.
"Kami bukan saja akan mempermudah izin tempat-tempat training. Kami juga akan membantu supaya tempat-tempat training itu standarnya setara internasional," Anies menambahkan.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden