Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional PAN Eddy Soeparno menilai tidak ada upaya politisasi terkait pengerahan massa dalam gerakan 4 November untuk menuntut Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum dalam kasus dugaan penistaaan agama.
"Tidak ada politisasi. Andai kata ada anak bangsa siapapun yang melakukan penistaan agama apapun di manapun di nusantara mana pun reaksinya akan sama karena ini menyangkut akidah kesucian agama. Saya tidak merasa ini dipolitisasi," kata Eddy di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016)
Dia juga yakin Presiden Joko Widodo tidak akan melindungi Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Presiden, menurutnya sudah menyampaikan kepada Polri agar proses hukum kasus Ahok dilakukan secara objektif dan terbuka.
"Kita percayakan saja, aparat kita kredibel apalagi sudah ada perintah dari presiden agar cepat tegas dan transparan," katanya.
Namun, Eddy enggan menanggapi mengenai teknis gelar perkara kasus Ahok terbuka terbatas yang rencananya digelar pada Selasa (15/11/2016) depan.
"Gini saya tidak mau masuk ke teknis penyidikan, karena itu masuk ranah hukum," kata Eddy.
Dia mengaku menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian mengenai teknis gelar perkara tersebut.
"Prosesnya bagaimana seperti apa tata cara itu tentu akan ditaati oleh penegak hukum. Jadi kalau ada kekhawatiran akan dilanggar, penegak hukum paling tahu soal penegakan hukum," kata Eddy.
Berita Terkait
-
Cerita Ketua MPR Bertemu Orang Tua dan Bicara Demo 4 November
-
Presiden Tiba, Peserta Silatnas Berebut Cium Tangan Jokowi
-
Kunjungi Pasukan Khusus, Jokowi Diminta Jangan Salah Kirim Sinyal
-
Begini Pernyataan Fahri Hamzah yang Disindir Jusuf Kalla
-
Fadli Zon Desak Jokowi Buka Aktor Politik Demo Besar 4 November
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik