Suara.com - Pasangan Calon Gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS) belum tersalurkan secara menyeluruh. Khususnya untuk para guru ngaji.
Mereka menilai masih banyak guru ngaji di Jakarta yang belum mendapatkan tunjangan dan bantu sosial.
“Seharusnya cakupan tunjangan juga berlaku bagi semua pemuka agama,” kata Anies dalam keterangan pers yang diterima Suara.com, Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Sebab itu, Anies berjanji jika kelak terpilih sebagai Gubernur Jakarta, maka KJS yang ada saat ini akan diperluas sehingga dapat dinilmati oleh para pengajar sekolah mingguan, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama lainnya.
Selain itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga berjanji akan memperbaiki mekanisme pengajuan KJS. Sebab, ia menilai sejauh ini banyak pemuka agama yang harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Katanya, belum lagi jumlah bantuan sosial yang sangat bervariasi dan tidak pasti.
”Kita akan jemput bola dengan melakukan pendataan melalui yayasan dan organisasi keagamaan agar tercapai ketepatan sasaran penerima tunjangan, ” ujar Anies.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Sandiaga juga menambahkan bahwa program yang nantinya diberi nama KJS Plus itu tetap menggandeng Unit Pengelola Jamibana Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai operatornya. Katanya, dengan demikian para pemuka agama akan mendapatkan pelayanan terbaik di Puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah.
”Jaminan pemeliharaan kesehatan berupa KJS Plus ini nantinya juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov dalam memenuhi kebutuhan dasar(kesehatan) warganya,” kata Sandiaga.
Sandiaga menambahkan, dengan terjaminnya kesehatan para pemuka agama, maka akan membantu proses transfer nilai dan moral kepada para pengikutnya.
"Sebab, bagaimanapun mereka telah berjasa mengenalkan manusia dengan Tuhan serta mengamalkan setiap perintah-Nya," kata Sandiaga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka