Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri secara serentak memanggil elit PDIP untuk lakukan rapat koordinasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016). Namun ternyata, tidak hanya jajaran elit yang berada di jajaran pengurus saja yang hadir. Kader PDIP yang sudah duduk di pemerintahan pun turut hadir.
Seperti Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang datang ingin memberikan laporan tentang situasi politik DKI dan nasional. Dimana, Jokowi ingin menerapkan langkah-langkah khusus dalam memerangi aktor politik yang ingin mengacaukan.
"Pak Pramono Anung menyampaikan bagaimana langkah-langkah Bapak Presiden mengingat apa yang terjadi di DKI bahwa ada pihak-pihak lain yang mencoba mengalihkan kepada isu-isu yang tidak kondusif bagi stabilitas politik nasional kita," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di gedung DPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).
Berbeda dengan Pramono Anung, kehadiran kader PDIP lainnya dari eksekutif, seperti Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan laporan lain.
"Demikian juga Pak Laoly menyampaikan bagaimana sikap pemerintah dalam menegakkan hukum tersebut. Kita mengedepakan supremaai hukum. Itu tadi yang disampaikan," katanya.
Sementara kader Perempuan andalan PDIP yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani melaporkan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun revolusi mental. Selain itu juga, meningkatkan kesejahteraan sosial guna mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Pak Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan sebagai Mendagri. Tantangan-tantangan pemerintahan ke depan, kemudian juga terkait dengan agenda strategis menyukseskan pemilu serentak, pemilu legislatif dan presiden yang akan dilakukan secara bersama-sama," kata Hasto.
Dan kata Hasto, rapat koordinasi tersebut sebagai bagian dari tiga pilar kelembagaan PDIP yang dibahas secara rutin. Dimana seluruh ketua DPD partai mendapatkan informasi menyeluruh terhadap situasi nasional dan tugas-tugas partai yang dijalankan.
Baca Juga: Ridwan Saidi Sebut Jokowi dan Ahok Kembar Siam Beda Telor
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum