Suara.com - Dalam sambutannya di acara istighosah dan doa bersama di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa Pilkada serentak 15 Februari 2017 di 101 provinsi dan kabupaten/kota, akan memiliki dampak bagi stabilitas negara.
"Pilkada ini bagian dari sistem politik yang berlaku saat ini, yakni demokrasi yang akan memberikan hak pada setiap warga negara untuk memilih pimpinan-pimpinannya. Sekaligus hak warga negara untuk dipilih menjadi pemimpin," katanya, di Silang Monas, Jakarta, Jumat.
Menurut Tito, hak politik setiap bangsa adalah hak konstitusional. Proses demokrasi yang dilegitimasi dengan aturan, lanjut dia, adalah hak setiap bangsa, dan calon yang terpilih akan mendapat legitimasi publik.
Namun demikian, Tito mengakui, perbedaan pandangan dan pilihan politik akan membuat masyarakat terpisah untuk sementara. Kondisi ini, kata dia, tentu akan rawan stabilisasi keamanan bangsa.
"Dari sudut pandang keamanan, pesta demokrasi ini, legitimasi juga polarisasi masyarakat kita, karena masyarakat menjadi terpisah karena pilihan-pilihan. Polarisasi ini menimbulkan kerawanan karena ada kompetisi," ungkap Tito.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
-
Tim Pencari Fakta Pertanyakan Peran Kompolnas Usut Pertanggungjawaban Komando di Kasus Affan
-
17+8 Tuntutan, Minus Bumi: Pakar Ungkap Agenda Ekologi yang Terlupakan!
-
Blak-blakan, Mahfud MD Ungkap Alasan Prabowo Akhirnya Mau Dengar Aspirasi Rakyat
-
Terima Aduan Ojol, Pimpinan BAM DPR Minta Aplikator Hapus Asuransi yang Merugikan
-
Sri Mulyani Pergi Karena Kesal Karena Pertahanan Negara Jebol Dan Rumahnya Dijarah? Ini Kata Pakar
-
Siapa Charlie Kirk: Loyalis Donald Trump yang Tewas Ditembak saat Acara Kampus
-
Waspada Cuaca Kamis Ini! BMKG: Hujan Petir Mengintai Jakarta, Mayoritas Kota Besar Basah
-
Kompolnas di Kasus Affan Dikritisi, Alih Lakukan Pengawasan, Malah jadi Jubir dan Pengacara Polisi!
-
IPA Pesanggarahan Resmi Beroperasi, Sambungkan Layanan Air Bersih ke 45 Ribu Pelanggan Baru