Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Partai Golkar untuk mengangkat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi ketua DPR lagi merupakan urusan internal partai dan Parlemen.
"Itu urusannya Partai Golkar, dan urusan internal DPR," kata Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Jokowi menghormati mekanisme DPR dalam menetapkan ketua.
"Dasar hukum penetapan Ketua DPR kan oleh rapat paripurna DPR, itu wilayahnya DPR," ujar dia
Pada Kamis (17/11/2016) pekan lalu, Novanto diundang Presiden ke Istana Merdeka. Ketika ditanyakan apakah dalam pertemuan itu membahas tentang pergantian ketua DPR, Jokowi kembali menekankan hal tersebut merupakan ranah partai dan Parlemen.
Kepala Negara juga tidak menjawab pertanyaan mengenai apakah pengangkatan Novanto tersebut terkait dengan peristiwa menjelang demonstrasi 2 Desember serta isu makar.
"Jawabannya itu urusan internal Partai Golkar, itu urusan internal DPR," kata dia.
Kemarin, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Novanto akan dikembalikan posisinya menjadi ketua DPR lagi. Sebelumnya, Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR karena tersangkut kasus Papa Minta Saham.
"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik," kata Nurdin, Senin (21/11/2016).
Nurdin mengungkapkan keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang alat bukti dalam kasus Papa Minta Saham. Putusan MK dikuatkan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak memberikan hukuman kepada Novanto.
Nurdin mengatakan masalah ini nantinya akan dikomunikasikan oleh pihak yang berkompetensi untuk menyampaikannya. Dia menambahkan hasil keputusan DPP juga sudah disampaikan kepada Dewan Pembina Partai Golkar dan akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Partai Golkar serta Dewan Pakar Partai Golkar.
"MK jelas yang pernah dipersoalkan tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan hukum saat itu jadi batal. Dan, MKD nggak pernah menghukum. Maka harkat martabat perlu dijaga dan dikembalikan. Itu yang sedang dikaji di DPP," ujar Nurdin.
Nurdin yakin Ade Komarudin akan menerima keputusan tersebut. Ade merupakan politikus Golkar yang kini menjabat ketua DPR. Dulu dia menggantikan posisi Novanto menjadi ketua DPR setelah Novanto mundur.
"Dia akan taat azas. Dia senior, bukan karbitan," kata Nurdin.
Berita Terkait
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Tuntutan Guru Madrasah, Wakil Ketua DPR: Prosesnya Tak Seperti Makan Cabai, Langsung Pedas
-
Ratusan Guru Madrasah Demo di DPR, Tuntut Kesejahteraan dan Inpres Pendidikan
-
Carut-Marut Masalah BPJS Bersumber Dari Belum Solidnya DTSEN
-
Gelar Festival Aspirasi BAM DPR RI, Revitalisasi Infrastruktur Krusial Demi Masa Depan Cilacap
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga