Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Partai Golkar untuk mengangkat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi ketua DPR lagi merupakan urusan internal partai dan Parlemen.
"Itu urusannya Partai Golkar, dan urusan internal DPR," kata Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Jokowi menghormati mekanisme DPR dalam menetapkan ketua.
"Dasar hukum penetapan Ketua DPR kan oleh rapat paripurna DPR, itu wilayahnya DPR," ujar dia
Pada Kamis (17/11/2016) pekan lalu, Novanto diundang Presiden ke Istana Merdeka. Ketika ditanyakan apakah dalam pertemuan itu membahas tentang pergantian ketua DPR, Jokowi kembali menekankan hal tersebut merupakan ranah partai dan Parlemen.
Kepala Negara juga tidak menjawab pertanyaan mengenai apakah pengangkatan Novanto tersebut terkait dengan peristiwa menjelang demonstrasi 2 Desember serta isu makar.
"Jawabannya itu urusan internal Partai Golkar, itu urusan internal DPR," kata dia.
Kemarin, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Novanto akan dikembalikan posisinya menjadi ketua DPR lagi. Sebelumnya, Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR karena tersangkut kasus Papa Minta Saham.
"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik," kata Nurdin, Senin (21/11/2016).
Nurdin mengungkapkan keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang alat bukti dalam kasus Papa Minta Saham. Putusan MK dikuatkan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak memberikan hukuman kepada Novanto.
Nurdin mengatakan masalah ini nantinya akan dikomunikasikan oleh pihak yang berkompetensi untuk menyampaikannya. Dia menambahkan hasil keputusan DPP juga sudah disampaikan kepada Dewan Pembina Partai Golkar dan akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Partai Golkar serta Dewan Pakar Partai Golkar.
"MK jelas yang pernah dipersoalkan tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan hukum saat itu jadi batal. Dan, MKD nggak pernah menghukum. Maka harkat martabat perlu dijaga dan dikembalikan. Itu yang sedang dikaji di DPP," ujar Nurdin.
Nurdin yakin Ade Komarudin akan menerima keputusan tersebut. Ade merupakan politikus Golkar yang kini menjabat ketua DPR. Dulu dia menggantikan posisi Novanto menjadi ketua DPR setelah Novanto mundur.
"Dia akan taat azas. Dia senior, bukan karbitan," kata Nurdin.
Berita Terkait
-
Prabowo Izin Ngopi saat Pidato di DPR: Supaya Gak Ngantuk, Gerindra Ada Yang Tidur?
-
Ini Sudah Jadi Teror! DPR Dukung Aparat Tembak Begal di Tempat
-
Kondisi Sudah Darurat, Sejumlah Dosen UPN Veteran Yogyakarta Diduga Lakukan Kekerasan Seksual
-
Muncul Usul Jabatan DPR Cukup 2 Periode: Jangan Ada 'Kursi Abadi' di Senayan
-
Kawal Hingga Tiba di Rumah! Pesan Tegas DPR Usai 9 WNI Dibebaskan dari Penjara Israel
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina