Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Partai Golkar untuk mengangkat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi ketua DPR lagi merupakan urusan internal partai dan Parlemen.
"Itu urusannya Partai Golkar, dan urusan internal DPR," kata Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Jokowi menghormati mekanisme DPR dalam menetapkan ketua.
"Dasar hukum penetapan Ketua DPR kan oleh rapat paripurna DPR, itu wilayahnya DPR," ujar dia
Pada Kamis (17/11/2016) pekan lalu, Novanto diundang Presiden ke Istana Merdeka. Ketika ditanyakan apakah dalam pertemuan itu membahas tentang pergantian ketua DPR, Jokowi kembali menekankan hal tersebut merupakan ranah partai dan Parlemen.
Kepala Negara juga tidak menjawab pertanyaan mengenai apakah pengangkatan Novanto tersebut terkait dengan peristiwa menjelang demonstrasi 2 Desember serta isu makar.
"Jawabannya itu urusan internal Partai Golkar, itu urusan internal DPR," kata dia.
Kemarin, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Novanto akan dikembalikan posisinya menjadi ketua DPR lagi. Sebelumnya, Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR karena tersangkut kasus Papa Minta Saham.
"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik," kata Nurdin, Senin (21/11/2016).
Nurdin mengungkapkan keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang alat bukti dalam kasus Papa Minta Saham. Putusan MK dikuatkan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak memberikan hukuman kepada Novanto.
Nurdin mengatakan masalah ini nantinya akan dikomunikasikan oleh pihak yang berkompetensi untuk menyampaikannya. Dia menambahkan hasil keputusan DPP juga sudah disampaikan kepada Dewan Pembina Partai Golkar dan akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Partai Golkar serta Dewan Pakar Partai Golkar.
"MK jelas yang pernah dipersoalkan tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan hukum saat itu jadi batal. Dan, MKD nggak pernah menghukum. Maka harkat martabat perlu dijaga dan dikembalikan. Itu yang sedang dikaji di DPP," ujar Nurdin.
Nurdin yakin Ade Komarudin akan menerima keputusan tersebut. Ade merupakan politikus Golkar yang kini menjabat ketua DPR. Dulu dia menggantikan posisi Novanto menjadi ketua DPR setelah Novanto mundur.
"Dia akan taat azas. Dia senior, bukan karbitan," kata Nurdin.
Berita Terkait
-
Mafia Tanah Ancam Banyak Pihak, JK: Saya Sendiri Korbannya, Harus Dilawan Bersama!
-
Penculikan Bilqis: Anggota DPR Ungkap Dugaan Sindikat Perdagangan Anak Terorganisir!
-
Adies Kadir Kasus Apa? Ikut Disidang MKD Bareng Uya Kuya cs, Berujung Aman dan Lolos Sanksi
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
-
Ledakan di SMA 72 Jakarta, Dasco Ungkap Kondisi Terkini Korban di Rumah Sakit
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Purbaya Gregetan Soal Belanja Pemda, Ekonomi 2025 Bisa Rontok
-
Terjerat PKPU dan Terancam Bangkrut, Indofarma PHK Hampir Seluruh Karyawan, Sisa 3 Orang Saja!
-
Penculik Bilqis Sudah Jual 9 Bayi Lewat Media Sosial
-
Bank BJB Batalkan Pengangkatan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya Jadi Komisaris, Ada Apa?
-
Pemain Keturunan Jerman-Surabaya Kasih Isyarat Soal Peluang Bela Timnas Indonesia
Terkini
-
Kisah Rahmah El Yunusiyyah: Pahlawan Nasional dan Syaikhah Pertama dari Universitas Al-Azhar
-
Panggil Dasco 'Don Si Kancil', Prabowo Ingatkan Kader: Manusia Mati Meninggalkan Nama
-
Rektor IPB Arif Satria Resmi Jadi Nakhoda Baru BRIN, Babak Baru Riset Nasional Dimulai
-
Dasco Ungkap Ultimatum Prabowo dari Hambalang: Sikat Habis Kader Korup!
-
Polisi Ringkus Dua Pelaku Curanmor yang Tembak Mati Hansip di Cakung
-
KPK Tahan 5 Pengusaha yang Diduga Suap Eks Bupati Situbondo Karna Suswandi, Ini Nama-namanya
-
Gempur Titik Rawan Banjir, Pemkot Surabaya Siapkan Drainase Maksimal Jelang Musim Hujan
-
JATAM: Warga Pro dan Kontra Tambang di Halmahera Sama-sama Korban Sistem yang Merusak
-
KPK 'Bedah' Prosedur Izin TKA, Mantan Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Dicecar Soal Pungli
-
Diwawancara Pramono, Zidan Penyandang Disabilitas Diterima Kerja di Transjakarta