Suara.com - Setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Joko Widodo menerima enam CEO dari Negeri Kincir Angin di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/11/2016). Di depan para CEO, Jokowi menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha/berinvestasi bagi para investor.
"Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran terutama yang berkaitan dengan perizinan. Kami juga mengadopsi kebijakan keterbukaan di bidang ekonomi," kata Jokowi.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan Australia. Tahun ini Indonesia menduduki peringkat ke 91 dalam indeks negara-negara dengan tingkat kemudahan berusaha, setelah sebelumnya menduduki peringkat ke 106. Jokosk menilai, meskipun belum mencapai target, peningkatan ini patut diapresiasi mengingat lonjakan yang cukup tinggi hanya dalam rentan waktu satu tahun.
"Target saya tentu saja kami berada di 40 besar daftar negara dengan kemudahan berusaha," ujar dia.
Di depan para pimpinan perusahaan terkemuka Belanda tersebut, Jokowi mengakui bahwa tensi politik di dalam negeri kadang bergejolak dengan banyaknya demonstrasi. Namun dia meyakinkan bahwa hal tersebut merupakan hal biasa dan tidak akan mengganggu investasi.
"Kami menerimanya secara terbuka karena itulah harga sebuah demokrasi, sama halnya dengan Belanda," tutur dia.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyinggung mengenai program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang tengah dijalankan saat ini. Menurutnya, program Tax Amnesty di Indonesia bisa menjadi salah satu program Tax Amnesty tersukses di dunia, dengan jumlah pemasukan sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau satu persen dari total Growth Domestic Product (GDP) Indonesia.
Adapun CEO yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Marten Wetselaar, Royal Dutch Shell; Pieter Van Oord, CEO Van Oord; Allard Castellein, CEO Port of Rotterdam; Else F. Bos, CEO PGGM Pension Fund; Rene H. Berkvens, CEO Damen Shipyard Group; dan Frits Eulderenik, CEO Royal Vopak.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Baca Juga: Bukan soal Video Ahok, Ini yang Bikin Buni Yani Jadi TSK
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya