Suara.com - Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Sihab menyebut ada kelompok non muslim yang akan ikut demonstrasi pada Jumat (2/11/2016). Itu sebabnya, Rizieq yang menjadi pembina organisasi yang menggalang demonstrasi meminta TNI dan Polri serta stakeholder untuk menyediakan tempat khusus bagi mereka.
"Kami minta tim terpadu (TNI/Polri) untuk mengatur peserta aksi yang non muslim untuk memberikan mereka tempat khusus," kata Rizieq dalam konferensi pers di gedung Majelis Ulama Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Mengapa perlu ada tempat khusus bagi peserta demonstrasi non Islam?
"Karena aksi ini ibadah, mereka harus diberi ruang yang nyaman dan aman tanpa merasa terganggu," kata Rizieq.
Demonstrasi untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan, antara lain akan dilakukan dengan cara salat Jumat berjamaah di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
Rizieq menyebut aksi tersebut merupakan aksi lintas agama, mazhab, dan suku. Menurut dia ini menunjukkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok adalah masalah serius.
"Tidak ada agama apapun yang boleh dinistakan, baik itu Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, maupun keyakinan Konghucu, apalagi Islam sebagai agama mayoritas," ujar dia.
Rizieq menjamin aksi 2 Desember berlangsung damai. Organisasi yang menamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI meminta tim terpadu untuk mengawal demonstrasi hingga kepulangan mereka ke rumah masing-masing agar tertib.
"Aksi bela Islam III ini adalah aksi super damai," tutur dia.
Sebelum konferensi pers, Rizieq, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan sejumlah pemuka agama berdialog. Mereka akhirnya menyepakati salat Jumat pada 2 Desember tak dilakukan di jalan raya seperti rencana semula, tetapi di kawasan Monas agar tak mengganggu kepentingan publik.
Berita Terkait
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
-
Bukan Pesta Demokrasi: Penyakit-penyakit Musim Pemilu yang Akan Menjangkit
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang