Suara.com - Negosiasi pemerintah melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian berhasil membuat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang tadinya akan demonstrasi dengan salat Jumat di Jalan Sudirman dan Jalan M. H. Thamrin pindah ke kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Aksi untuk menuntut penahanan terhadap Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut rencananya dilaksanakan 2 Desember.
Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menilai lobi yang dilakukan Kapolri dengan dijembatani para ulama di kantor Majelis Ulama Indonesia merupakan langkah yang tepat.
"Saya kira ini win-win solution. Saya kira ini bisa mewadahi semua kepentingan," kata Dadang kepada Suara.com, Rabu (30/11/2016).
Dadang yakin setelah tercapai kesepakatan untuk menyelenggarakan demonstrasi di Monas dengan cara doa bersama dan salat Jumat berjamaah, akan berlangsung damai.
Kendati demikian, Dadang tetap meminta aparat keamanan berjaga-jaga agar jangan sampai demonstrasi damai tersebut disusupi kelompok yang memiliki agenda lain.
"Jadi kalau jumlahnya besar, massa tetap akan terkendali dengan baik. Saya percaya umat Islam dapat mengendalikan diri," tuturnya.
Anggota Komisi X DPR juga menilai pemerintah telah bertindak bijak dengan mengimbau warga luar Jakarta agar jangan datang ke Ibu Kota untuk ikut-ikutan demonstrasi pada 2 Desember. Mereka diimbau aksi damai di daerah masing-masing.
"Kalau ada semangat untuk datang ke Jakarta, selama semuanya dilakukan dengan tertib, kita tidak bisa melarang. Yang penting, umat Islam yang berunjuk rasa bisa menjaga diri dan tetap menjaga ketertiban umum," kata dia.
Sebelum dilakukan dialog di kantor MUI, GNPF yang diwakili oleh Habib Rizieq Shihab ngotot untuk tetap demonstrasi di Jalan M. H. Thamrin dan Jalan Sudirman.
Berita Terkait
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
-
Bukan Pesta Demokrasi: Penyakit-penyakit Musim Pemilu yang Akan Menjangkit
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO