Peneliti kebijakan publik Riayanda Barmawi menilai bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh agama dan pada dasarnya seseorang yang melakukan korupsi adalah mereka yang juga menistakan agama. Menurut Riyanda, seorang muslim semestinya harus tersinggung saat melihat muslim lainnya korupsi karena ia juga sudah menistakan agama.
“Korupsi itu menzalimi masyarakat dan pastinya menistakan agama,” kata Riyanda di Malang, Jawa Timur, melalui keterangan tertulis Kamis (1/12/2016).
Riyanda yang sampai saat ini getol melakukan gerakan melawan korupsi itu, mengajak umat Islam khususnya untuk melakukan gerakan pencegahan. Untuk penindakan itu urusan aparat penegak hukum.
“Kita berupaya melakukan pemberantasan, tapi perlu dukungan dari masyarakat," ujar alumni Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Menurut Riyanda selama ini, publik disuguhi dengan isu penistaan agama, atas dasar kecintaanya pada Islam dan ayat-ayat yang terkandung didalamnya, mereka tidak segan-segan untuk melawan Ahok. Namun, di lain sisi, bagaimana dengan kejahatan korupsi, yang secara nyata telah merampok uang rakyat justru dibiarkan dan tidak ada gerakan semacam bela Islam yang dilakukan oleh FPI dan elemen lainnya.
“Bayangkan, apabila persatuan umat Islam dalam aksi bela Islam lll ini mendesak KPK dan institusi hukum yang berwenang untuk menangkap para pelaku korupsi, maka yakin dan percaya perekonomian negara akan menguat dan tingkat kesejahteraan publik akan kembali membaik sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia,” katanya.
Gerakan umat Islam melawan korupsi, selain manfaatnya jauh lebih besar bagi kepentingan umat dan bangsa, menurut dia, kita tidak lagi menyaksikan adanya kemiskinan dan kemelaratan dimana-mana dan minimal mampu menekan indeks korupsi di Indonesia ini.
Riyanda pun mempertanyakan komitmen elemen masyarakat yang selama ini menyeru penistaan agama, apakah berani mengungkap penistaan agama dalam kasus Korupsi? Hal ini semata-mata demi menyelamatkan aset bangsa yang selama ini telah diraup oleh para koruptor yang merugikan Negara.
“Dalam konteks itulah, mari bersama-sama umat Islam bersatu perang melawan korupsi yang jelas-jelas menzalimi umat,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Jamin Pemberantasan Korupsi Tak Akan Pernah Berhenti
-
Jokowi Buka Konferensi Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini
-
Choel Dipanggil KPK, Roy: Publik Bisa Nilai Di Balik Itu Ada Apa
-
Kenapa Kasus Choel Diangkat KPK Sekarang, Ini Jawaban Anggota DPR
-
Skandal Hambalang Dikulik Lagi, Dipanggil KPK, Choel Tak Datang
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah