Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. (suara.com/Bagus Santosa)
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR Hendrawan Supratikno mengatakan belum ada nama kandidat yang disiapkan untuk menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dari kader PDI Perjuangan.
"Belum. Ya nama-namanya ada 109 anggota (Fraksi PDI Perjuangan) DPR," kata Hendrawan, Kamis (8/12/2016).
Saat ini, PDI Perjuangan tengah mengupayakan untuk memasukkan nama kader ke barisan pimpinan DPR lewat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Hendrawan menambahkan siapa pun nanti menjadi pimpinan DPR, berarti dia menjalankan penugasan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri.
Setiap kader PDI Perjuangan, kata Hendrawan, merupakan petugas partai yang siap menerima perintah.
"You tanya siapa? Kami ini tidak ada yang tertarik. Itu nanti penugasan dari Ketua Umum kepada orang-orang yang ada di fraksi," kata Hendrawan.
Ketua DPP PDI Perjuangan menekankan partainya konsistensi memperjuangkan UU MD3 menjadi lebih demokratis. Revisi UU MD3, menurutnya, untuk mengembalikan azas proporsionalitas yang sempat hilang.
"Jadi kalau PDI Perjuangan saat ini mengusulkan itu hanyalah bagian dari mengembalikan marwah demokrasi, marwah representasi, dan marwah kedaulatan rakyat," kata dia.
"Belum. Ya nama-namanya ada 109 anggota (Fraksi PDI Perjuangan) DPR," kata Hendrawan, Kamis (8/12/2016).
Saat ini, PDI Perjuangan tengah mengupayakan untuk memasukkan nama kader ke barisan pimpinan DPR lewat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Hendrawan menambahkan siapa pun nanti menjadi pimpinan DPR, berarti dia menjalankan penugasan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri.
Setiap kader PDI Perjuangan, kata Hendrawan, merupakan petugas partai yang siap menerima perintah.
"You tanya siapa? Kami ini tidak ada yang tertarik. Itu nanti penugasan dari Ketua Umum kepada orang-orang yang ada di fraksi," kata Hendrawan.
Ketua DPP PDI Perjuangan menekankan partainya konsistensi memperjuangkan UU MD3 menjadi lebih demokratis. Revisi UU MD3, menurutnya, untuk mengembalikan azas proporsionalitas yang sempat hilang.
"Jadi kalau PDI Perjuangan saat ini mengusulkan itu hanyalah bagian dari mengembalikan marwah demokrasi, marwah representasi, dan marwah kedaulatan rakyat," kata dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Parlemen Didorong Segera Implementasikan Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan di AKD
-
UU MD3 Digugat Mahasiswa Agar Rakyat Bisa Pecat DPR, Ketua Baleg: Bagus, Itu Dinamika
-
Mahasiswa Gugat UU MD3 Agar Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, Parlemen Khawatir Timbulkan Kekacauan
-
Penonaktifan Anggota DPR Tak Ada di UU MD3, Pengamat Sebut untuk Kelabui Publik
-
Penunjukan Irjen Iqbal Disebut Langgar UU MD3, Formappi: Polisi Bukan PNS!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
Terkini
-
Usai Lakukan 2 OTT, KPK Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Pajak Kalsel dan Bea Cukai Jakarta
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
OTT Bea Cukai, KPK Ciduk 17 Orang dan Amankan Mata Uang Asing hingga Logam Mulia
-
6 Fakta Kasus Kekerasan Mahasiswa UNISA Yogyakarta, Pelaku Diduga Anak Kades Bima
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Kejagung Bakal Pelajari Laporan Terkait Genosida Israel Terhadap Warga Palestina
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Cacahan Uang di TPS Liar Bekasi Dipastikan Asli, Polisi: Cetakan Lama Bank Indonesia
-
Masyarakat Sipil Desak Kejaksaan Agung Mengusut Genosida di Palestina Lewat Yuridiksi Universal
-
Sejumlah Masyarakat Sipil Laporkan Kejahatan Genosida Israel ke Kejaksaan Agung