Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahmi Darmawansyah. Penyuap Pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi tersebut sebelumnya sempat mangkir pada panggilan sebelumnya lalu kemudian menyerahkan diri pada hari ini ke KPK.
Datang pagi tadi, Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini keluar dari Gedung KPK pada pukul 17.00 WIB. Ditemani Pengacaranya, Maqdir Ismail, Suami Artis Inneke Koesherawati tersebut keluar dengan mengenakan rompi tahanan KPK.
Tak banyak komentar yang disampaikan olehnya. Dia hanya menjelaskan bahwa kehadirannya pada hari ini berdasarkan inisiatifnya sendiri.
"Hari ini saya datang atas inisiatif sendiri," kata Fahmi di Gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2016).
"Saya niat baik buat klarifikasi, tapi Insya Allah, Allah akan memberikan ini ujian terbaik buat saya. Nanti kita lihat skenario Allah seperti apa," lanjut Fahmi.
Terkait dituding melarikan diri dari kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit di Badan Kemananan Laut (Bakamla), dia membantah.
"Saya harusnya kembali ke Jakarta tanggal 29 Desember tapi karena ada berita seperti ini saya pulang. Harusnya saya ke sini besok, yang jelas saya bukan buron, saya niat baik buat klarifikasi," kata Fahmi.
KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pengadaan Monitoring satelit di Bakamla. Mereka adalah Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Edi Susilo Hadi, pegawai PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, serta Direktur Utama PT MTI Fahmi Darmawansyah.
Sebagai penerima Edi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Baca Juga: Sempat Mangkir, Mantan Bendahara MUI Penuhi Panggilan KPK
Sementara Adami, Hardy, dan Fahmi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
3 Pelaku Begal Polisi di Palembang Ternyata Ayah, Anak dan Seorang Perempuan
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui
-
BRI Beri Diskon Spesial Seminar Johnny Andrean Lewat Aplikasi BRImo
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Gelar Dicopot! Profil Menantu Sultan Brunei yang Bikin Penasaran Publik, Ternyata Ini Kasusnya
-
PSSI Murka! Justin Hubner dan Keluarga Jadi Sasaran Ancaman, Publik Diminta Hentikan Serangan