Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahmi Darmawansyah. Penyuap Pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi tersebut sebelumnya sempat mangkir pada panggilan sebelumnya lalu kemudian menyerahkan diri pada hari ini ke KPK.
Datang pagi tadi, Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini keluar dari Gedung KPK pada pukul 17.00 WIB. Ditemani Pengacaranya, Maqdir Ismail, Suami Artis Inneke Koesherawati tersebut keluar dengan mengenakan rompi tahanan KPK.
Tak banyak komentar yang disampaikan olehnya. Dia hanya menjelaskan bahwa kehadirannya pada hari ini berdasarkan inisiatifnya sendiri.
"Hari ini saya datang atas inisiatif sendiri," kata Fahmi di Gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2016).
"Saya niat baik buat klarifikasi, tapi Insya Allah, Allah akan memberikan ini ujian terbaik buat saya. Nanti kita lihat skenario Allah seperti apa," lanjut Fahmi.
Terkait dituding melarikan diri dari kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit di Badan Kemananan Laut (Bakamla), dia membantah.
"Saya harusnya kembali ke Jakarta tanggal 29 Desember tapi karena ada berita seperti ini saya pulang. Harusnya saya ke sini besok, yang jelas saya bukan buron, saya niat baik buat klarifikasi," kata Fahmi.
KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pengadaan Monitoring satelit di Bakamla. Mereka adalah Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Edi Susilo Hadi, pegawai PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, serta Direktur Utama PT MTI Fahmi Darmawansyah.
Sebagai penerima Edi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Baca Juga: Sempat Mangkir, Mantan Bendahara MUI Penuhi Panggilan KPK
Sementara Adami, Hardy, dan Fahmi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting