Politisi PPP Akui Ahok Banyak Berjasa Bagi Umat Islam

Politisi Partai Persatuan Pembangunan(PPP), Triyana Dewi Seroja menegaskan perhatian Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menunjang kegiatan keagamaan  umat Islam di Jakarta sangat besar. Selain menambah fungsi Islamic Center di Jakarta Utara menjadi Pusat Perpustakaan Sejarah Islam Indonesia, pasangan Nomor Urut 2 ini juga akan membangun masjid di setiap wilayah DKI Jakarta.

"Ada komitmen Ahok-Djarot membangun masjid seperti Masjid Raya di Daan Mogot dengan luas lahan kurang dari 17 Ha dengan luas bangunan lebih dari 2 Ha. Program pemberdayaan umat seperti ini hampir tidak pernah diperhatikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya yang justru beragama Islam," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/1/2017). 

Menurut dia, program kemaslahatan umat Islam yang dilakukan pasangan Ahok-Djarot sangat nyata. Diantaranya, membangun Pondok Pesantren dan Asrama di Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) Jakarta Timur seluas kurang lebih 18 Ha dengan kapasitas lebih dari 2000 siswa.

Hal ini membuktikan komitmen  pasangan Ahok-Djarot terhadap kepentingan umat Islam sangat nyata. Karena itu,  sangat tidak masuk akal sehat kalau Ahok dituding menistakan agama Islam. "Wong, jelas kok keberpihakannya bagi umat Islam," tuturnya.

Tingginya kepedulian Ahok-Djarot bagi kemaslahatan Umat Islam menjadi alasan PPP mendukungnya. Dukungan politik ini diberikan berdasarkan pertimbangan yang matang dengan merujuk rekam jejak Ahok selama memimpin Jakarta.

Bahkan, dukungan PPP ini dikuatkan dalam sebuah Nota Kesepahaman sebagai komitmen dan kelanjutan kepedulian terhadap umat Islam. Adapun point dari Nota Kesepahaman ini diantaranya memberikan anggaran rutin untuk perbaikan dan perawatan setiap masjid dan mushola di wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan Imam, Muadzin, ustad dan Ustadzah serta Marbot Masjid dan Musholla di Wilayah DKI Jakarta dengan memberikan tunjangan bulanan. "Ini bukan hal biasa, tetapi sangat luar biasa. Kita sudah merasakan, Ahok sudah melakukan banyak hal bagi umat, khususnya umat Islam,"terangnya.

Triyana yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PPP ini mengatakan dukungan PPP ke pasangan Ahok-Djarot berdasarkan pertimbangan yang matang dari elit partai berlambang Ka'bah itu. Salah satunya, upaya nyata Ahok-Djarot yang banyak berkarya bagi umat Islam.

"Banyak sudah dilakukan Ahok-Djarot. Misalnya memberikan bantuan untuk perbaikan gedung dan biaya operasional untuk Pondok Pesantren di Wilayah DKI Jakarta. Tak hanya itu, Pondok Pesantren Swasta juga melakukan kerjasama pengelolaan dengan Pemprov DKI Jakarta. Jadi, nyata sekali kerja Ahok ini bagi Umat Islam, padahal dia non muslim," terangnya.

Baca Juga: Polisi Wanti-wanti Massa Pro dan Anti Ahok Hindari Gesekan, Besok

"Jadi, kerja Ahok-Djarot untuk kemaslahatan umat itu sudah nyata. Dan program kemaslahatan umat ini sudah menjadi program Ahok-Djarot ke depan," tutur Triyana yang juga anggota Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP. 

Tak Mungkin Menodai

Sementara itu, anggota Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP, Albert Aries mengatakan Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar didunia. "Logikannya, apa mungkin Ahok yang sangat membutuhkan dukungan suara masyarakat ataupun pemilih muslim di pilkada 2017  dengan sengaja menodai agama Islam. Ini sangat tidak mungkin," jelasnya.

Saat ini, ujarnya, Ahok didakwa dengan pasal alternatif. Dakwaan pertama dengan pasal 156a KUHP. Dan dakwaan kedua dengan pasal penghinaan terhadap ulama. Padahal, bukan ulama yang dimaksudkan oleh Ahok, tetapi oknum politisi yang menggunakan ayat Al Maidah untuk kepentingan politik.

Namun semua tudingan itu sebenarnya terbantahkan dengan kebijakan ataupun keputusan penting Ahok yang terus berusaha mensejahterakan umat Islam saat memimpin Jakarta. "Contohnya, menaikkan haji, umroh, bangun masjid dll. Kalau dia benci Islam, nggak mungkin dia melakukan itu," tuturnya.

Menurutnya, pasal 156 KUHP yang didakwakan ke Ahok adalah pasal karet. Apalagi di negara-negara beradab, pasal ini dicabut karena banyak memakan korban. "Belanda, Islandia dan beberapa negara lain, sudah mencabut. Kalaupun ada delik penodaan agama, mestinya harus jelas. Misalnya, menginjak-injak kitab suci atau membakar rumah ibadah. Ini baru penodan agama. Sekali lagi, tidak ada niat atau maksud dari Ahok menodai agama Islam," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan negara ini dibangun bukan berdasarkan agama atau suku, tetapi dibangun atas dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, siapun mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta, termasuk menjadi Presiden di Indonesia. "Konsitusi kita sudah menjamin, siapapun punya hak politik yang sama," pungkasnya.