Suara.com - Koordinator Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan belum ada jaminan kualitas calon kepala daerah yang berkompetisi di pemilihan kepala daerah tahun 2017.
"Kualitas calon kepala daerah di 2017 juga belum ada jaminan lebih baik. Saya khawatir ketika sebelumnya energi kita dicurahkan pada proses seleksi dan rekrutmen yang transparan, tapi justru di 2017 kita ulangi hal yang sama," kata Sebastian di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
Sebastian menjelaskan catatannya pada hasil pilkada tahun 2016. Ketika itu masyarakat begitu yakin, kepala daerah yang mereka pilih dapat memimpin dengan baik. Namun, kenyataannya bertolak belakang.
"Korupsi paling besar itu dagang pengaruh dari para pejabat dan kepala daerah. Itu tentu ada kaitan dengan pembelian barang dan jasa. Ini buah dari awal ketika parpol melakukan penjaringan calon," katanya.
Kasus operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah menegaskan hal tersebut.
Kasus tersebut hanya menggambarkan betapa sebagian kepala daerah hanya pintar kampanye dengan janji muluk-muluk.
"Penangkapan pada pejabat menunjukkan bukti nyata bahwa mental korupsi masih melekat di pejabat publik kita. Ini artinya mental korupsi sudah sangat dalam karena sudah jadi praktik sehari-hari," kata dia.
Pada 15 Februari 2017, pilkada akan dilaksanakan di 101 daerah.
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan