Suara.com - Presiden Joko Widodo mengklaim fokus kerja Pemerintah tahun ini melakukan pemerataan di segala sektor. Ia ingin menghapuskan kesenjangan.
Pemeritah ingin menghapus kesenjangan ekonomi di masyarakat dan pembangunan infrastruktur di daerah.
"2016 telah kita lalui dan kerja keras kita bersama dapat dilihat berapa apresiasi yang diberikan kepada kita dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah beratnya, lesunya, menurunnya perekonomian global. Hari ini saya menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan," kata Jokowi membuka sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).
Angka rasio dini Indonesia berada pada posisi sedikit membaik. Jokowi menginstruksikan semua jajaran anggota kabinet untuk berkerja lebih keras lagi dalam menurunkan kesenjangan nasional.
"Oleh sebab itu perlu bekerja keras mati-matian menurunkan angka kesenjangan, baik kesenjangan wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ini menjadi konsen besar pemerintah kita ke depan," ujar dia.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut tahun 2017 dan 2018, maka kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali, pasalnya rakyat ingin mendapatkan akses pada tanah. Maka itu Jokowi memerintahkan bahwa yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat seperti tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat segera diselesaikan.
"Saya kira kepada Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, land reform ini betul-betul pada yang sudah kita mulai pada tahun 2016 lalu, 2017 ini harus kerjakan lebih masif masif lagi," tutur dia.
Selain itu dalam pemerataan ini, Jokowi juga meminta program-program akses modal bagi rakyat dilaksanakan kembali, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tahun ini dan tahun depan KUR harus menjangkau lebih banyak rakyat. Semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya, asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong ekonomi inklusif dan rakyat makin bankable (sering bertransaksi via bank)," tandas dia.
Baca Juga: Ada Kesenjangan Informasi Perusahaan dengan Pelamar Kerja
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Apa Persamaan dan Perbedaan Gempa Bumi Venezuela dan Kolombia?
-
Emiten AVIA Tegaskan Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU
-
111 Orang Tewas Usai Gempa Bumi Besar Kolombia, Rumah Sakit Hancur
-
Arkeologi Italia Geger! Bangkai Kapal Romawi Kuno Ditemukan di Lepas Pantai Sisilia
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
3 Pelaku Begal Polisi di Palembang Ternyata Ayah, Anak dan Seorang Perempuan
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui