Suara.com - Presiden Joko Widodo mengklaim fokus kerja Pemerintah tahun ini melakukan pemerataan di segala sektor. Ia ingin menghapuskan kesenjangan.
Pemeritah ingin menghapus kesenjangan ekonomi di masyarakat dan pembangunan infrastruktur di daerah.
"2016 telah kita lalui dan kerja keras kita bersama dapat dilihat berapa apresiasi yang diberikan kepada kita dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah beratnya, lesunya, menurunnya perekonomian global. Hari ini saya menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan," kata Jokowi membuka sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).
Angka rasio dini Indonesia berada pada posisi sedikit membaik. Jokowi menginstruksikan semua jajaran anggota kabinet untuk berkerja lebih keras lagi dalam menurunkan kesenjangan nasional.
"Oleh sebab itu perlu bekerja keras mati-matian menurunkan angka kesenjangan, baik kesenjangan wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ini menjadi konsen besar pemerintah kita ke depan," ujar dia.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut tahun 2017 dan 2018, maka kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali, pasalnya rakyat ingin mendapatkan akses pada tanah. Maka itu Jokowi memerintahkan bahwa yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat seperti tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat segera diselesaikan.
"Saya kira kepada Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, land reform ini betul-betul pada yang sudah kita mulai pada tahun 2016 lalu, 2017 ini harus kerjakan lebih masif masif lagi," tutur dia.
Selain itu dalam pemerataan ini, Jokowi juga meminta program-program akses modal bagi rakyat dilaksanakan kembali, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tahun ini dan tahun depan KUR harus menjangkau lebih banyak rakyat. Semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya, asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong ekonomi inklusif dan rakyat makin bankable (sering bertransaksi via bank)," tandas dia.
Baca Juga: Ada Kesenjangan Informasi Perusahaan dengan Pelamar Kerja
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 23 Oktober 2025: Waspada Transisi Musim dan Hujan Lebat
-
Presiden Ramaphosa Apresiasi Dukungan Indonesia untuk Afrika Selatan: Sekutu Setia!
-
Hasto Ungkap Hadiah Spesial Megawati Saat Prabowo Ulang Tahun
-
Suami Bakar Istri di Jakarta Timur, Dipicu Cemburu Lihat Pasangan Dibonceng Lelaki Lain
-
Amnesty International Indonesia Tolak Nama Soeharto dalam Daftar Penerima Gelar Pahlawan Nasional
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!