Suara.com - Presiden Joko Widodo mengklaim fokus kerja Pemerintah tahun ini melakukan pemerataan di segala sektor. Ia ingin menghapuskan kesenjangan.
Pemeritah ingin menghapus kesenjangan ekonomi di masyarakat dan pembangunan infrastruktur di daerah.
"2016 telah kita lalui dan kerja keras kita bersama dapat dilihat berapa apresiasi yang diberikan kepada kita dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah beratnya, lesunya, menurunnya perekonomian global. Hari ini saya menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan," kata Jokowi membuka sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).
Angka rasio dini Indonesia berada pada posisi sedikit membaik. Jokowi menginstruksikan semua jajaran anggota kabinet untuk berkerja lebih keras lagi dalam menurunkan kesenjangan nasional.
"Oleh sebab itu perlu bekerja keras mati-matian menurunkan angka kesenjangan, baik kesenjangan wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ini menjadi konsen besar pemerintah kita ke depan," ujar dia.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut tahun 2017 dan 2018, maka kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali, pasalnya rakyat ingin mendapatkan akses pada tanah. Maka itu Jokowi memerintahkan bahwa yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat seperti tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat segera diselesaikan.
"Saya kira kepada Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, land reform ini betul-betul pada yang sudah kita mulai pada tahun 2016 lalu, 2017 ini harus kerjakan lebih masif masif lagi," tutur dia.
Selain itu dalam pemerataan ini, Jokowi juga meminta program-program akses modal bagi rakyat dilaksanakan kembali, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tahun ini dan tahun depan KUR harus menjangkau lebih banyak rakyat. Semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya, asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong ekonomi inklusif dan rakyat makin bankable (sering bertransaksi via bank)," tandas dia.
Baca Juga: Ada Kesenjangan Informasi Perusahaan dengan Pelamar Kerja
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi