Suara.com - Presiden Joko Widodo mengklaim fokus kerja Pemerintah tahun ini melakukan pemerataan di segala sektor. Ia ingin menghapuskan kesenjangan.
Pemeritah ingin menghapus kesenjangan ekonomi di masyarakat dan pembangunan infrastruktur di daerah.
"2016 telah kita lalui dan kerja keras kita bersama dapat dilihat berapa apresiasi yang diberikan kepada kita dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah beratnya, lesunya, menurunnya perekonomian global. Hari ini saya menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan," kata Jokowi membuka sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).
Angka rasio dini Indonesia berada pada posisi sedikit membaik. Jokowi menginstruksikan semua jajaran anggota kabinet untuk berkerja lebih keras lagi dalam menurunkan kesenjangan nasional.
"Oleh sebab itu perlu bekerja keras mati-matian menurunkan angka kesenjangan, baik kesenjangan wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ini menjadi konsen besar pemerintah kita ke depan," ujar dia.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut tahun 2017 dan 2018, maka kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali, pasalnya rakyat ingin mendapatkan akses pada tanah. Maka itu Jokowi memerintahkan bahwa yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat seperti tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat segera diselesaikan.
"Saya kira kepada Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, land reform ini betul-betul pada yang sudah kita mulai pada tahun 2016 lalu, 2017 ini harus kerjakan lebih masif masif lagi," tutur dia.
Selain itu dalam pemerataan ini, Jokowi juga meminta program-program akses modal bagi rakyat dilaksanakan kembali, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tahun ini dan tahun depan KUR harus menjangkau lebih banyak rakyat. Semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya, asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong ekonomi inklusif dan rakyat makin bankable (sering bertransaksi via bank)," tandas dia.
Baca Juga: Ada Kesenjangan Informasi Perusahaan dengan Pelamar Kerja
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?
-
Terjerat Utang Judi Online, Pria di Boyolali Rampok Tetangga dan Bunuh Bocah 6 Tahun
-
Kartu BPJS Kesehatan PBI Tiba-tiba Nonaktif? Jangan Panik, Begini Cara Mudah Mengaktifkannya Kembali
-
Mahkamah Agung Konfirmasi Penangkapan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT KPK
-
Sabu 1,04 Kg Gagal Edar di Kemayoran, Polda Metro Tangkap Sosok Perempuan Ini di Pinggir Jalan!
-
7 Fakta OTT KPK di Bea Cukai, Bos PT Blueray Jadi Buronan KPK!
-
7 Fakta Kasus Suap Restitusi Pajak KPP Banjarmasin yang Menjerat Mulyono
-
Kunjungi Istana, PM Albanese Diajak Prabowo Investasi Tambang Garap Nikel Hingga Emas
-
Langit Jabodetabek Mendung Pekat, BMKG Rilis Peringatan Hujan Lebat Siang Ini
-
Pramono Anung Minta Pembongkaran Tiang Monorel di Rasuna Said Dipercepat: Lima Tiang Sehari!