Suara.com - Presiden Joko Widodo mengklaim fokus kerja Pemerintah tahun ini melakukan pemerataan di segala sektor. Ia ingin menghapuskan kesenjangan.
Pemeritah ingin menghapus kesenjangan ekonomi di masyarakat dan pembangunan infrastruktur di daerah.
"2016 telah kita lalui dan kerja keras kita bersama dapat dilihat berapa apresiasi yang diberikan kepada kita dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah beratnya, lesunya, menurunnya perekonomian global. Hari ini saya menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan," kata Jokowi membuka sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).
Angka rasio dini Indonesia berada pada posisi sedikit membaik. Jokowi menginstruksikan semua jajaran anggota kabinet untuk berkerja lebih keras lagi dalam menurunkan kesenjangan nasional.
"Oleh sebab itu perlu bekerja keras mati-matian menurunkan angka kesenjangan, baik kesenjangan wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ini menjadi konsen besar pemerintah kita ke depan," ujar dia.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut tahun 2017 dan 2018, maka kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali, pasalnya rakyat ingin mendapatkan akses pada tanah. Maka itu Jokowi memerintahkan bahwa yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat seperti tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat segera diselesaikan.
"Saya kira kepada Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, land reform ini betul-betul pada yang sudah kita mulai pada tahun 2016 lalu, 2017 ini harus kerjakan lebih masif masif lagi," tutur dia.
Selain itu dalam pemerataan ini, Jokowi juga meminta program-program akses modal bagi rakyat dilaksanakan kembali, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tahun ini dan tahun depan KUR harus menjangkau lebih banyak rakyat. Semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya, asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong ekonomi inklusif dan rakyat makin bankable (sering bertransaksi via bank)," tandas dia.
Baca Juga: Ada Kesenjangan Informasi Perusahaan dengan Pelamar Kerja
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Begini Kata DPP PDIP Soal FX Rudy Pilih Mundur Sebagai Plt Ketua DPD Jateng
-
Mendagri Tito Sudah Cek Surat Pemerintah Aceh ke UNDP dan Unicef, Apa Katanya?
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan!
-
Kayu Gelondongan Sisa Banjir Sumatra Mau Dimanfaatkan Warga, Begini Kata Mensesneg
-
SPPG Turut Berkontribusi pada Perputaran Ekonomi Lokal
-
Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar