Suara.com - Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh santri Pondok Pesantren At-Taufiqy agar tak henti-hentinya menyebar nilai kebaikan dan kesantunan, apalagi di tengah penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong yang kini sedang merebak.
“Marilah kita ajak semuanya untuk mengembangkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai budi pekerti yang baik yang saya lihat ada banyak sekali yang sudah diberikan kyai kepada para santri,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan pimpinan dan para santri Pondok Pesantren At-Taufiqy yang berada di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jateng, Minggu (8/1/2016).
Presiden menegaskan nilai-nilai kesantunan perlu ditularkan agar ajaran Nabi, akhlak yang baik, betul-betul bisa dipunyai generasi muda.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengapresiasi pengajaran dan aktivitas yang dilakukan di Pondok Pesantren At-Taufiqy. Selain karena suasana pondok yang sejuk dan bersih, secara khusus Presiden memuji para santri yang mendapa tpengajaran pembuatan pupuk kompos dari sampah.
“Saya melihat kegiatan tadi, yang disampaikan oleh Pak Kyai, pembuatan sampah menjadi kompos. Ini juga sebuah pendidikan vokasi yang sangat baik untuk para santri,” tutur Presiden.
Kepala Negara menghargai apa yang sudah diberikan oleh kyai. Itu bekal santri kembali ke masyarakat. Mereka tak hanya pandai mengaji, tetapi juga pintar di bidang teknologi.
Di tengah acara tadi, Presiden meminta sejumlah santri untuk maju dan menjawab sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya seputar Pancasila dan pengetahuan umum.
Beberapa santri berhasil menjawab pertanyaan Presiden dan mendapatkan hadiah sepeda.
Mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'