Suara.com - Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh santri Pondok Pesantren At-Taufiqy agar tak henti-hentinya menyebar nilai kebaikan dan kesantunan, apalagi di tengah penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong yang kini sedang merebak.
“Marilah kita ajak semuanya untuk mengembangkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai budi pekerti yang baik yang saya lihat ada banyak sekali yang sudah diberikan kyai kepada para santri,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan pimpinan dan para santri Pondok Pesantren At-Taufiqy yang berada di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jateng, Minggu (8/1/2016).
Presiden menegaskan nilai-nilai kesantunan perlu ditularkan agar ajaran Nabi, akhlak yang baik, betul-betul bisa dipunyai generasi muda.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengapresiasi pengajaran dan aktivitas yang dilakukan di Pondok Pesantren At-Taufiqy. Selain karena suasana pondok yang sejuk dan bersih, secara khusus Presiden memuji para santri yang mendapa tpengajaran pembuatan pupuk kompos dari sampah.
“Saya melihat kegiatan tadi, yang disampaikan oleh Pak Kyai, pembuatan sampah menjadi kompos. Ini juga sebuah pendidikan vokasi yang sangat baik untuk para santri,” tutur Presiden.
Kepala Negara menghargai apa yang sudah diberikan oleh kyai. Itu bekal santri kembali ke masyarakat. Mereka tak hanya pandai mengaji, tetapi juga pintar di bidang teknologi.
Di tengah acara tadi, Presiden meminta sejumlah santri untuk maju dan menjawab sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya seputar Pancasila dan pengetahuan umum.
Beberapa santri berhasil menjawab pertanyaan Presiden dan mendapatkan hadiah sepeda.
Mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Berita Terkait
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik