Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, lakukan sarapan pagi bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016) [Suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh maraknya aksi massa untuk memaksakan kehendak akhir-akhir ini menunjukkan peran DPR terpinggirkan.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Reuni 212, Muncul Usulan 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
-
Terpopuler: Promo Sepatu Black Friday hingga Zodiak Paling Beruntung 24-30 November
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai