Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, lakukan sarapan pagi bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016) [Suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh maraknya aksi massa untuk memaksakan kehendak akhir-akhir ini menunjukkan peran DPR terpinggirkan.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Murka Elite NasDem ke Tempo Soal Merger Gerindra Dinilai Rendahkan Martabat Surya Paloh
-
Tak Cukup Utus Menlu, Habib Rizieq Desak Prabowo Sampaikan Duka Cita Terbuka untuk Ali Khamenei
-
Tolak Komando AS di BoP! FPI Desak Prabowo Batalkan Rencana Kirim 8 Ribu TNI ke Gaza
-
FPI Layangkan Surat Resmi, Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace
-
Surya Paloh: Indonesia Tetap di Board of Peace, Kecuali Ada Evaluasi Bersama
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
-
Kabar Terkini Insiden Stasiun Bekasi Timur: 17 Penumpang Dirawat, KAI Siaga Layanan Trauma Healing