Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, lakukan sarapan pagi bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016) [Suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh maraknya aksi massa untuk memaksakan kehendak akhir-akhir ini menunjukkan peran DPR terpinggirkan.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Tak Cukup Utus Menlu, Habib Rizieq Desak Prabowo Sampaikan Duka Cita Terbuka untuk Ali Khamenei
-
Tolak Komando AS di BoP! FPI Desak Prabowo Batalkan Rencana Kirim 8 Ribu TNI ke Gaza
-
FPI Layangkan Surat Resmi, Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace
-
Surya Paloh: Indonesia Tetap di Board of Peace, Kecuali Ada Evaluasi Bersama
-
Beda dari NasDem, Golkar Usul Parliamentary Threshold 5 Persen: Moderat dan Tetap Representatif
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba