Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, lakukan sarapan pagi bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016) [Suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh maraknya aksi massa untuk memaksakan kehendak akhir-akhir ini menunjukkan peran DPR terpinggirkan.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
FPI Wanti-Wanti Pemerintah Soal Siasat Uang Iuran Dewan Perdamaian Jadi Modal Invasi Gaza
-
Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-nama Besar
-
FPI Ancam Polisikan Pandji Pragiwaksono Buntut Stand Up Komedi Mens Rea
-
Dianggap Menista Salat, Habib Rizieq Minta Netflix Hapus Konten Mens Rea
-
Di Reuni 212, Muncul Usulan 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Siswa SD Akhiri Hidup: Menko PM Minta Pejabat Peka, Masyarakat Lapor Bila Sulit Ekonomi
-
Lama Sekolah di Luar Negeri, Stella Christie Belajar Membaca Perbedaan Sistem Pendidikan Global
-
Ketua Komisi VII DPR Sentil Menpar Gara-Gara Jawaban Rapat Disampaikan Via Medsos
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
Ralat Pernyataan, Kodam IV/Diponegoro Minta Maaf dan Akui Pria yang Foto dengan Anies Anggota Intel
-
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Herman: Demokrat Masih Fokus Sukseskan Program Presiden
-
Kuasa Hukum Sibuk, Habib Bahar Batal Diperiksa Kasus Penganiayaan Anggota Banser
-
PKB Mau Prabowo Dua Periode tapi Dukungan untuk Kursi Wapres Masih Rahasia
-
Jawab Kritik DPR, Menpar Widiyanti Jelaskan Soal Ratusan Penghargaan Pariwisata
-
Lempar Bom ke Sekolah, Siswa SMP di Kubu Raya Ternyata Terpapar TCC dan Jadi Korban Perundungan