Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta agar aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di sebar secara merata di seluruh penjuru daerah. Hal ini merupakan menjadi salah satu fokus program Pemerintah pada 2017 guna mengurangi ketimpangan antar daerah dan mengatasi kesenjangan sosial.
"Oleh sebab itu sebaran ASN yang merata akan bisa memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Dan juga kesempatan kerja, bukan hanya semakin meningkat tetapi semakin merata di seluruh pelosok tanah air," kata Jokowi dalam mengawali rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Manajemen ASN di kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Jokowi meminta agar di daerah-daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan tidak kekurangan ASN. Sehingga negara hadir, setidaknya dengan pelayanan publik tetap terlaksana.
"Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, di perbatasan, dan pulau-pulau terluar mengalami kekurangan ASN. Sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan," ujar dia.
Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menginventarisir kembali sebaran ASN di seluruh daerah. Dengan begitu akan terlihat jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah, serta yang perlu dikurangi di setiap wilayah.
"Kita harus mampu menemukan ASN yang profesional dengan memperhatikan jumlah penduduk, juga kemampuan keuangan negara serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-goverment," tutur dia.
Secara khusus, Jokowi ingin menyoroti masih terdapatnya praktik-praktir jual beli jabatan dalam manajemen ASN tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu ada ASN yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya ingin mengingatkan agar praktik jual beli jabatan dalam pengurusan, pengangkatan ASN betul-betul hilang dan diberantas tuntas," tegas dia.
Baca Juga: Ajib Hamdani, PNS Pajak yang Bermetamorfosis Jadi Pengusaha
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Anak Buah Prabowo Curigai Alat Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung, Netizen: Alam Saja Kena Fitnah
- 5 Menit Kota Makassar Diguyur Hujan
Pilihan
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
-
Duh! 273 Siswa dan 43 Guru di Pati Diduga Keracunan MBG
Terkini
-
25 Tahun Konflik Agraria di Jambi Tak Selesai! BAM DPR Bakal Turun dan Investigasi
-
Genap 17 Tahun Otomatis Punya Rekening, Buat Apa?
-
Bukan Siang Hari, Ini Waktu Udara Palembang Paling Berbahaya Saat PM2.5 Tembus 600
-
Mendagri Apresiasi Gubernur Bobby Nasution Inisiasi Pertemuan Provinsi se-Sumatera Satukan Kekuatan
-
Donal Husni Hilang Kontak Saat Liputan Krakatau, Ketua RT Ungkap Sosok dan Keseharian Sang Jurnalis
-
Kabut Asap Kian Meluas, Kini Siswa Madrasah di Palembang Juga Belajar dari Rumah
-
5 Jurnalis Hilang Kontak Saat Liput Anak Krakatau, Pencarian Diperluas di Selat Sunda
-
Pekerja Perempuan Dominasi Perkebunan Sawit, Menteri PPPA Soroti Kesenjangan Upah
-
PTBA Dorong Budaya Inovasi Lewat BIGMIND Innovation Award 2026, Ubah Ide Jadi Dampak
-
AHY Klarifikasi Maksud Pidato, Apa Respons Prabowo?