Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Jumat (27/1/2017).
Pangkal pelaporannya adalah tulisan Fahri di Twitter @fahrihamzah yang menyebutkan : "anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela..." pada 24 Januari 2017. Cuitan Fahri dianggap melecehkan para pekerja migran, khususnya asisten rumah tangga.
"Atas tweet itu kami melaporkan ke MKD, apalagi saudara Fahri Hamzah terpilih dari daerah pilihan Nusa Tenggara Barat yang mayoritas warganya menjadi buruh migran, PRT migran di berbagai negara tujuan," kata Direktur Eksekutif Migran Care Anis Hidayah.
Anis mengatakan istilah "babu" yang dipakai Fahri mengandung makna merendahkan martabat perempuan dan profesi asisten rumah tangga. Sebab, profesi asisten rumah tangga sudah diakui sebagai pekerjaan formal sejak 18 Juni 2011 melalui adopsi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT.
Melalui konvensi tersebut, pekerja rumah tangga dijamin hak-hak mereka sebagaimana pekerja. Selama ini, mereka didikotomikan sebagai pekerja sektor informal yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan perbudakan. Istilah babu, katanya, sudah tidak digunakan dalam konsep perburuhan modern.
Istilah "mengemis" yang digunakan Fahri, katanya, sangat menghina pahlawan devisa -- istilah untuk buruh migran.
"Sekali lagi kami menyatakan, bahwa PRT adalah pekerja bukan pengemis," kata Anis.
Istilah "pekerja asing merajalela" yang dilontarkan Fahri, katanya, tidak berbasis pada data yang akurat.
Itu sebabnya, koalisi berharap MKD memberi teguran kepada Fahri agar menjaga etika, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
"Juga merekomendasikan untuk penggantian Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas TKI DPR RI. Hal ini menjadi sangat penting karena sebagian besar buruh migran Indonesia adalah perempuan, dimana sebagian besar bekerja sebagai PRT Migran, manusia dan profesi yang telah dilecehkan dan direndahkan justru oleh ketua timwas TKI DPR, yaitu Fahri Hamzah," ujarnya.
"Serta, memberikan pertimbangan penggantian Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI," Anis menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
-
Wamen PKP Soroti Backlog 15 Juta Unit Rumah, Singgung Properti Syariah
-
Qatar Garap Proyek 3 Juta Rumah di Indonesia, Kapan Mulai Dibangun?
-
Publik Meledak, Buntut Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Dinaikkan
-
Seruan Keras Syahganda Nainggolan: Copot Maruarar Sirait, Ganti dengan Fahri Hamzah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting