Suara.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Syarief Hasan meminta aparat penegak hukum menelusuri aktivitas bekas pejabat Kementerian Keuangan berinisial TUAB berpangkat III C yang diduga mendukung ISIS. Lelaki tersebut telah dideportasi dari Turki.
Syarief mengatakan aparat penegak hukum harus mengungkap alasan pejabat tersebut diduga mendukung kelompok ISIS.
"Tentunya ini harus ditelusuri kenapa dia bisa begitu," kata Syarief, Jumat (27/1/2017).
Belajar dari kasus ini, politikus Partai Demokrat mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri.
"Mulai dari Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan (pengawasan) ini harus benar-benar terkait," ujarnya.
TUAB beserta keluarganya dideportasi dari Turki karena diduga akan menyelinap ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
Channel News Asia melaporkan TUAB bersama istri dan tiga anak mereka yang berusia antara tiga hingga 12 tahun tiba di Bali dengan menggunakan maskapai Emirates dari Istanbul, Turki, pada Selasa lalu (24/1/2017). Kelimanya kemudian ditahan polisi.
"Pria itu memiliki posisi yang strategis di Kementerian Keuangan. Ia menempuh pendidikan di beberapa sekolah ternama di Indonesia dan mendapatkan gelar Master Kebijakan Publik dari Flinders University di Adelaide, Australia," kata seorang pejabat senior dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Sudah Lama Guyon soal Mundur dari Kemenkeu dengan Ferry Irwandi: Mau Gantikan Saya?
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Dua 'Pangeran' Kemenkeu: Yudo Sadewa di Ambang Nasib seperti Mario Dandy?
-
Watak Yudo Sadewo Mirip Mario Dandy? Anak Pejabat Kemenkeu Doyan Blunder dan Flexing, Bedanya...
-
Nasib Berbalik 180 Derajat: Dulu Dimusuhi, Kini Sri Mulyani Dibanjiri Simpati Karena Dicopot
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima