Massa GNPF MUI berkumpul di komplek Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017). [Suara.com/Welly Hidayat]
Sekitar dua ribu laskar kabarnya akan mendatangi Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017). Aksi tersebut untuk memberikan dukungan moral kepada pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab, Sekretaris Jenderal FPI Munarman, dan Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir yang akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemufakatan makar.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan konsentrasi massa di depan Polda Metro Jaya berpotensi mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas.
Untuk menanganinya, polisi lalu lintas akan menerapkan sistem pengalihan jalur.
"Pengalihan arus nanti situasional," kata Argo di Polda Metro Jaya.
Situasional yang dimaksud Argo adalah pengalihan dilakukan hanya jika diperlukan.
"Itu situasional maksudnya, jika massa banyak, kita lakukan (pengalihan arus). Tapi kalau masih bisa buka tutup kita lakukan," kata dia.
Polisi sudah berkoordinasi dengan koordinator aksi agar selama berlangsung penyampaian pendapat tetap mengikuti aturan, misalnya jangan menutup semua jalur cepat dan lambat.
"Kami sudah koordinasikan ke masa untuk tidak lakukan hal tidak baik, taati rambu dan tidak ganggu ketertiban umum," kata dia.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan konsentrasi massa di depan Polda Metro Jaya berpotensi mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas.
Untuk menanganinya, polisi lalu lintas akan menerapkan sistem pengalihan jalur.
"Pengalihan arus nanti situasional," kata Argo di Polda Metro Jaya.
Situasional yang dimaksud Argo adalah pengalihan dilakukan hanya jika diperlukan.
"Itu situasional maksudnya, jika massa banyak, kita lakukan (pengalihan arus). Tapi kalau masih bisa buka tutup kita lakukan," kata dia.
Polisi sudah berkoordinasi dengan koordinator aksi agar selama berlangsung penyampaian pendapat tetap mengikuti aturan, misalnya jangan menutup semua jalur cepat dan lambat.
"Kami sudah koordinasikan ke masa untuk tidak lakukan hal tidak baik, taati rambu dan tidak ganggu ketertiban umum," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Lima Tahun Tragedi KM 50, Ini Alasan FPI Tetap Suarakan Keadilan di Depan Komnas HAM
-
Tuntut Keadilan Tragedi KM 50, FPI Gelar Aksi Damai di Depan Komnas HAM
-
FPI Desak BIN dan BAIS Tangkap Dua Eks Tentara Israel di Bali
-
Heboh Mantan Tentara Israel di Bali, Diduga Mata-mata: Ini Operasi Intelijen Negara Musuh
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan
-
Status Firli Bahuri Jadi 'Senjata', Keyakinan Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Jamin Profesionalisme, Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam
-
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diskusi Panel: Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
-
Prabowo Dengar, Alasan Kader Gerindra Menjerit Tolak Budi Arie
-
Yusril Beberkan Rencana 'Pemutihan' Nama Baik Napi, Ini Beda Rehabilitasi dan Hapus Pidana
-
Transjakarta Belum Bisa PHK Karyawan Terduga Pelaku Pelecehan, Tunggu Bukti Baru
-
Geledah Dinas Pendidikan Riau, KPK Cari Jejak Bukti Korupsi di Balik Kasus Pemerasan Gubernur