Suara.com - Pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap Muslim Rohingya serta membakar rumah-rumah mereka sejak Oktober, demikian pernyataan kantor Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, Jumat.
Aksi-aksi pasukan keamanan itu merupakan kampanye yang berpotensi sama besar dengan kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Sejumlah saksi mata memberikan kesaksian mengenai pembunuhan sejumlah balita, anak-anak, perempuan, dan usia lanjut; melepaskan tembakan terhadap orang-orang yang melarikan diri, membakar seluruh wilayah desa, penahanan massal; perkosaan sistematis dan masif serta kekerasan seksual; penghancuran makanan dan sumber makanan yang disengaja, demikian laporan tersebut.
Seorang perempuan kepada para penyelidik PBB menuturkan bagaimana bayi lelakinya berusia delapan bulan digorok. Seorang lagi diperkosa oleh sejumlah tentara dan melihat anak gadisnya berusia lima tahun tewas saat dia berupaya menghentikan aksi beringas mereka.
"Kekejaman dahsyat terhadap anak-anak Rohingya menjadi tidak tertahankan," kata Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra'ad Al Hussein, dalam pernyataannya.
Sekitar 66 ribu orang melarikan diri dari wilayah utara negara bagian Rakhine yang dihuni mayoritas muslim itu ke Bangladesh sejak militer Myanmar melancarkan operasi keamanan sebagai tindak balasan atas serangan terhadap beberapa pos polisi perbatasan pada 9 Oktober 2016, demikian pernyataan PBB.
Kantor kemanusiaan PBB itu saat ini bahkan menyebutkan angka 69 ribu.
"Operasi pembersihan wilayah itu sepertinya mengakibatkan ratusan orang tewas, sebagian dari mereka ditembak melalui helikopter di beberapa desa dan pelemparan granat kepada mereka," demikian laporan PBB.
Empat orang penyelidik PBB mengumpulkan testimoni pada bulan lalu dari 220 korban dan saksi mata Rohingya yang melarikan diri dari area terkunci di Maungdaw, Rakhine, menuju Distrik Bazar, Cox, Bangladesh.
Hampir separuh dari mereka dilaporkan anggota keluarga tewas atau hilang, sedangkan 101 orang perempuan dilaporkan menjadi korban perkosaan atau sasaran kekerasan seksual, demikian laporan itu.
Para penyelidik mengambil barang bukti, termasuk foto-foto peluru dan pisau yang masih terdapat goresan bekas luka, kebakaran, dan beberapa korban luka akibat beberapa gagang senapan atau tongkat bambu.
Memburuknya etnis Rohingya yang tidak berkewarganegaraan, sekitar 1,1 juta di Rakhine hidup seperti kondisi apartheid, itu menjadi biang perpecahan antara Myanmar dan Bangladesh.
Pemerintah Meninjau Laporan Myanmar sebagai negara berpenduduk mayoritas Buddha yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menyangkal semua tuduhan pelanggaran HAM di wilayah utara Rakhine dengan menyatakan bahwa upaya penanggulangan pemberontakan sedang berlangsung.
Di Yangon, juru bicara Presiden Htin Kyaw, Zaw Htay, menyatakan bahwa pemerintah belum melihat laporan PBB tersebut.
"Kami akan meninjau laporan PBB itu dan akan menanggapinya, bisa melalui pernyataan resmi atau tanggapan pribadi," kata Zaw Htay.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
Terkini
-
Pakar Kehutanan UGM: Pembangunan Ancam Tutupan Hutan Indonesia
-
Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC
-
Soal Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Komisi I DPR RI Jadwalkan Pemanggilan Menhan
-
ASEAN IP Office Leaders Retreat AWGIPC, Perkuat Arah Implementasi Rencana Aksi KI ASEAN 2026-2030
-
Draf Gencatan Senjata AS-Iran Beredar, Selat Hormuz Jadi Kunci Kesepakatan
-
Jadi Saksi di Sidang Noel, Direktur PT BSK Ngaku Bayar Rp100 Juta per Tahun untuk Sertifikat K3
-
Perang Memanas! Trump Bakal Pakai Uang Pajak Warga AS Demi Proyek Mercusuar
-
Trump Ancam Iran Jadi Neraka Dunia, Pengamat UGM: Kalau Terlalu Berisik, Biasanya Tak Serius
-
Punya Nyali! Pemerintah Kuasai Kembali Tanah Negara dari Pihak Lain Demi Bangun Hunian Rakyat