Suara.com - Pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap Muslim Rohingya serta membakar rumah-rumah mereka sejak Oktober, demikian pernyataan kantor Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, Jumat.
Aksi-aksi pasukan keamanan itu merupakan kampanye yang berpotensi sama besar dengan kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Sejumlah saksi mata memberikan kesaksian mengenai pembunuhan sejumlah balita, anak-anak, perempuan, dan usia lanjut; melepaskan tembakan terhadap orang-orang yang melarikan diri, membakar seluruh wilayah desa, penahanan massal; perkosaan sistematis dan masif serta kekerasan seksual; penghancuran makanan dan sumber makanan yang disengaja, demikian laporan tersebut.
Seorang perempuan kepada para penyelidik PBB menuturkan bagaimana bayi lelakinya berusia delapan bulan digorok. Seorang lagi diperkosa oleh sejumlah tentara dan melihat anak gadisnya berusia lima tahun tewas saat dia berupaya menghentikan aksi beringas mereka.
"Kekejaman dahsyat terhadap anak-anak Rohingya menjadi tidak tertahankan," kata Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra'ad Al Hussein, dalam pernyataannya.
Sekitar 66 ribu orang melarikan diri dari wilayah utara negara bagian Rakhine yang dihuni mayoritas muslim itu ke Bangladesh sejak militer Myanmar melancarkan operasi keamanan sebagai tindak balasan atas serangan terhadap beberapa pos polisi perbatasan pada 9 Oktober 2016, demikian pernyataan PBB.
Kantor kemanusiaan PBB itu saat ini bahkan menyebutkan angka 69 ribu.
"Operasi pembersihan wilayah itu sepertinya mengakibatkan ratusan orang tewas, sebagian dari mereka ditembak melalui helikopter di beberapa desa dan pelemparan granat kepada mereka," demikian laporan PBB.
Empat orang penyelidik PBB mengumpulkan testimoni pada bulan lalu dari 220 korban dan saksi mata Rohingya yang melarikan diri dari area terkunci di Maungdaw, Rakhine, menuju Distrik Bazar, Cox, Bangladesh.
Hampir separuh dari mereka dilaporkan anggota keluarga tewas atau hilang, sedangkan 101 orang perempuan dilaporkan menjadi korban perkosaan atau sasaran kekerasan seksual, demikian laporan itu.
Para penyelidik mengambil barang bukti, termasuk foto-foto peluru dan pisau yang masih terdapat goresan bekas luka, kebakaran, dan beberapa korban luka akibat beberapa gagang senapan atau tongkat bambu.
Memburuknya etnis Rohingya yang tidak berkewarganegaraan, sekitar 1,1 juta di Rakhine hidup seperti kondisi apartheid, itu menjadi biang perpecahan antara Myanmar dan Bangladesh.
Pemerintah Meninjau Laporan Myanmar sebagai negara berpenduduk mayoritas Buddha yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menyangkal semua tuduhan pelanggaran HAM di wilayah utara Rakhine dengan menyatakan bahwa upaya penanggulangan pemberontakan sedang berlangsung.
Di Yangon, juru bicara Presiden Htin Kyaw, Zaw Htay, menyatakan bahwa pemerintah belum melihat laporan PBB tersebut.
"Kami akan meninjau laporan PBB itu dan akan menanggapinya, bisa melalui pernyataan resmi atau tanggapan pribadi," kata Zaw Htay.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Buron Internasional! Dua Mantan Petinggi PT Pelita Cengkareng Paper Masuk Red Notice Interpol
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga 1620 Februari
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri