Suara.com - Pengacara Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, kasus dugaan pencucian uang Yayasan Keadilan untuk Semua yang kini disidik Badan Reserse Kriminal Polri tidak masuk akal. Sebab, aset yayasan yang saat ini dipersoalkan, bukan milik negara.
"Tidak masuk akal. Urusannya apa? Ini kan personal to personal. Bukan personal to government. Ini bukan uang negara kok. Bukan dari APBN, ini uang masyarakat, seperak dua perak. Urusannya apa?" kata Kapitra kepada Suara.com, Kamis (9/2/2017).
Dalam kasus ini, Bachtiar Nasir diduga terlibat menyalahgunakan dana umat.
Menurut Kapitra tuduhan tersebut merupakan cara polisi untuk mencari-cari kesalahan Bachtiar.
"Kalau mau cari-cari kesalahan jangan terlalu kasar. Ini terlalu kasar," ujar Kapitra.
Kasus tersebut bukan laporan masyarakat, melainkan temuan penyidik kepolisian.
"Tidak ada yang melapor. Saya sudah tanya penyidiknya, katanya ini temuan. Temuan apa? Nggak jelas," kata Kapitra.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Rabu (8/2/2017), memanggil Bachtiar sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam surat panggilan, Bachtiar akan diperiksa sebagai saksi soal kasus dugaan pengalihan kekayaan yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas baik dalam wujud gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang bisa dinilai dengan uang.
Namun, Bachtiar tidak memenuhi panggilan karena menganggap panggilan tersebut tidak memenuhi administrasi hukum.
"Masa orang diundang dua hari (sebelum hari H). Tengah malam lagi. Itu, kan ada aturan hukumnya yang harus ditaati oleh semua pihak. Karena itu sangat urgent. Esensial. Kalau mau menegakkan hukum dengan melanggar hukum, ya kacaulah republik ini," kata Kapitra.
Bareskrim kembali menjadwal ulang pemeriksaan Bachtiar, meski waktunya belum diumumkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Kemarau Ekstrem Bikin Warga Krisis Air, Negara Tak Boleh Diam
-
Dirjen Bea dan Cukai Bongkar Peredaran 20 Ribu Botol Miras Legal, Selamatkan Uang Negara Rp 2 M
-
6 Fakta di Balik Munculnya Spanduk 'Tangkap Jokowi' di Lebak Banten
-
Digerebek Lagi, Dua Kilang Minyak Ilegal di Muba Terbongkar, Pemiliknya Masih Buron
-
Dorong Ciwidey Naik Kelas, Legislator NasDem Ini Ingin Warga Manfaatkan Jabatannya di Komisi IV DPR
-
Walk Out dari Paripurna, Pengamat Nilai Keliru Jika Sebut Bobby Nasution Arogan
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123
-
Geger Spanduk 'Tangkap Jokowi' Bertebaran di Lebak Jelang Kunjungan ke Banten
-
Karhutla Sumsel Terus Meluas, Mengapa Muba dan Ogan Ilir Jadi Titik Terparah?
-
Generasi Muda Disebut Jadi Kunci Hadapi Tantangan Perubahan Iklim hingga Ketahanan Pangan