Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta selesai melakukan rekapitulasi data hasil hitung di tiap Tempat Pemungutan Suara, hasilnya pasangan Basuki T. Purnama-Djarot S. Hidayat memperoleh suara terbanyak dibandingkan dua pasangan lainnya yaitu 2,3 juta.
Berdasarkan pantauan di situs resmi KPU Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/2/2017) malam, rekapitulasi data C1 sudah selesai dilakukan 100 persen, yaitu data dari 13.023 TPS.
Hasil scan itu menunjukkan perolehan suara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebanyak 936.609 suara (17.05 persen), Basuki Tjahaja Purnama-Djarot S. Hidayat sebesar 2.357.587 suara (42,91 persen), Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh 2.200.636 suara (40,05 persen).
Sementara itu, data tersebut menunjukkan jumlah pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta sebanyak 5.357.811 orang terdiri dari 2.600.290 laki-laki dan 2.757.521 perempuan.
Data itu menunjukkan tingkat partisipasi pada pemilih laki-laki adalah 74,2 persen dan pada pemilih perempuan 78,5 persen. Ini apabila dibandingkan dengan total suara pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta yang sebanyak 7,2 juta, yang terdiri dari 3.506.522 laki-laki dan 3.511.191 perempuan.
Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, input data C1 ini hanya menampilkan bukan pengumuman resmi perhitungan suara Pilkada Jakarta 2017. Dia mengatakan data input C1 itu merupakan data sandingan saja, karena KPU Jakarta melakukan penghitungan suara secara manual.
"Kami hanya menampilkan bukan mengumumkan, karena ini bukan hitungan resmi. Mengumumkan kalau hitungan resmi ini hanya data sanding saja," ujarnya.
Dalam Pilkada 2017, total Daftar Pemilih Tetap di DKI Jakarta sebanyak 7.108.589 dan KPU Jakarta telah menyiapkan 7,2 juta surat suara. Dalam Pilkada DKI Jakarta terdapat 13.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Input dan pemindaian formulir C1 hasil pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, sejak Rabu (15/2) sore. Setelah dipindai, petugas operator mengunggah data tersebut agar dapat dipantau oleh berbagai pihak melalui aplikasi Situng.
Sementara itu, rekapitulasi data secara manual pada tingkat kecamatan akan dimulai hari ini hingga 22 Februari 2017. Kemudian, rekapitulasi berlanjut pada tingkat kota pada 22-25 Februari dan rekapitulasi di tingkat provinsi pada 25-27 Februari 2017.
Rekapitulasi data secara manual itu yang akan dijadikan data resmi oleh KPU DKI Jakarta. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'