Suara.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian membantah memberikan perlakuan istimewa kepada anggota Satuan Tugas Merah Putih.
‎
"Biasa saja, seperti Satgas Tinombala maupun Satgas Bom Bali," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (22/2/2017).
Pernyataan Tito untuk menjawab anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Herry yang mempertanyakan keberadaan Satgas Merah Putih ‎di tubuh Polri. Menurut Herman satgas sejatinya dibentuk atas dasar situasi yang mendesak. Tapi dalam konteks Satgas Merah Putih, Herman menilai ada indikasi mereka mendapatkan perlakuan ekseklusif. "Ada beberapa yang saya kritisi, pembentukan ini seolah-olah berkumpul polisi yang kesannya ekseklusif, polisi darah biru. Kapolri membentuk kelompoknya sendiri," kata Herman.
Tito mengatakan pemilihan anggota Satgas Merah Putih dilakukan berdasarkan kelebihan dan kemampuannya masing-masing.
Dia menyontohkan Satgas Tinombala dibentuk komandan Brigade Mobile yang anggotanya merupakan orang-orang pilihan dari unsur Brimob.
Hal itu sama terjadi ketika Polri membentuk Satgas Bom Bali yang diisi oleh orang-orang pilihan Kapolda Bali saat itu, Inspektur Jenderal I Made Mangku Pastika.
Demikian pula Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Prayitno yang anggotanya merupakan orang terbaik pilihan Irwasum.
‎
"Otomatis dia akan pilih orang yang sehati dengan dia. karena Team work harus satu hati, satu visi, umumnya saling kenal satu sama lain," kata dia.
Tito menekankan Satgas Merah Putih dibentuk atas dasar situasi mendesak pada akhir 2016. Untuk menangani demonstrasi dibutuhkan tim yang dapat melakukan pendekatan persuasif dan intensif. Anggota satgas ini, kata Tito, merupakan unsur reserse, intelijen, dan tim teknologi informasi.
Dia tidak setuju pembentukan satgas disangkutpautkan dengan tujuan politis, apalagi dengan pilkada Jakarta.
"Jadi, satgas ini bukan hanya melakukan penindakan saja, tapi juga melakukan pendekatan kepada ulama," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah
-
Anggaran Seret, Pemerintah Larang Pemda Rumahkan PPPK
-
Mendagri Serahkan Anugerah Adinata Syariah 2026, Dorong Pemda Kembangkan Potensi Ekonomi Syariah
-
Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak El Nino
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan
-
BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR
-
Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia
-
KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau
-
Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes
-
Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi
-
MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman
-
Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?
-
Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK
-
PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global