Suara.com - Akhir-akhir ini, publik dikagetkan dengan ditemukannya spanduk bertuliskan larangan menyalatkan jenazah pemilih penista agama, yang jelas mengacu pada Basuki Tjahja Purnama, Ahok, di Pilkada DKI Jakarta. Seperti diketahui, saat ini Ahok tersandung kasus penistaan agama.
Sebagai sebuah negara demokrasi, pesan dalam spanduk semacam itu jelas menciderai sistem demokrasi Indonesia pada umumnya, dan Jakarta pada khususnya.
Menanggapi hal itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno merasa prihatin. Menurut Sandiaga, pilihan politik setiap orang tidak seharusnya mendapat tekanan seperti itu. Sebab, setiap pilihan politik tentunya dilandasi pertimbangan sosiologis, psikologis dan rasionalitas.
"Nah seorang keluarga yang mengalami kematian itu kan musibah. Sepatutnya sesama umat muslim itu atau sesama warga saling tolong menolong," kata Sandi di Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (26/2/2017).
"Tetaplah saling membantu sesama umat beragama. Kita harus menghargai, bertoleransi. Saya mengimbau kepada semua warga masyarakat," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?