Dituduh Kecipratan Suap E-KTP, Novanto Ingin Golkar Tabah

Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto berharap partainya tabah menghadapi isu dugaan anggota Golkar yang duduk di Komisi II DPR periode 2009-2014 mendapat uang suap untuk menggolkan proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Novanto sendiri yang ketika itu menjadi ketua Fraksi Golkar membantah menerima cipratan duit.

"Ya itulah yang saya agak prihatin. Ini kami dengan situasi yang baik-baik ternyata ada masalah ini. Mudah-mudahan semua partai saya tabah menghadapi situasi ini," kata Novanto di DPR, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Kasus dugaan suap proyek ‎e-KTP besok, Kamis (9/3/2017), mulai babak baru. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mulai menyidangkan perkara tersebut dengan terdakwa mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman.

Novanto mendukung supremasi hukum untuk pengusutan perkara yang telah merugikan negara Rp2,5 triliun dari nilai proyek Rp5,9 triliun.

Jelang sidang perdana, beredar berkas dakwaan di kalangan media yang menunjukkan sejumlah nama anggota dewan periode 2009-2014 diduga menerima guyuran duit suap. Di antaranya nama Novanto.

"Beredar dakwaan yang juga sebut nama-nama besar termasuk saya, semua saya serahkan kepada pihak-pihak yang nanti melakukan di dalam persidangan, baik hakim, maupun jaksa-jaksa yang ada di sana. Semoga semua bisa berjalan lancar," kata Novanto.

Novanto membantah keras tuduhan ikut berperan mengatur bancakan anggaran proyek. Dia membantah pernah membahas bancakan anggaran bersama Sugiharto, Irman, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, serta pengusaha Andi Narogong.

‎Novanto menegaskan tidak pernah bertemu Andi Narogong.

Novanto juga membantah pernah bertemu dengan M. Nazaruddin, ketika itu bendahara umum Partai Demokrat, dan dan Anas Urbaningrum, ketika itu ketua umum Demokrat, untuk membahas anggaran proyek. Saat kasus itu terjadi, Partai Demokrat merupakan partai penguasa.

"‎Yang didakwakan yang saya dapat informasi yang sangat utuh, bahwa saya ada pertemuan dengan Saudara Nazar, Anas Urbaningrum, dan Andi Narogong itu tidak benar, apalagi akan menyerahkan dana. Sampai hari ini mudah-mudahan saya tidak pernah menerima dana apapun dari EKTP, itu jelas," tuturnya.
‎
Tapi, Novanto mengakui punya kedekatan dengan Andi Narogong. Kedekatan tersebut, kata dia, hanya sebatas rekanan bisnis jual beli kaos.

‎"Semuanya kita serahkanlah, nanti dalam sidang kan masing-masing bisa jelaskan, kita tunggu saja dipersidangan," ujar dia.

Novanto menegaskan tidak pernah mengurus masalah anggaran seperti itu. Namun, dia mengakui pernah mendapatkan laporan dari komisi-komisi untuk pembahasan anggaran. Laporan diketahuinya saat rapat pleno fraksi yang digelar tiap bulan.

"Saya sebagai pimpinan fraksi yang dahulu kita hanya terima laporan-laporan semua yang dilakukan oleh ketua komisi, di mana ketua komisi melaporkannya secara oral," kata dia.
‎
"Dan soal anggaran semua mekanisme ada di panitia anggaran yang ada di banggar dan komisi-komisi yang terkait dalam hal ini Komisi II. Jadi selaku pimpinan fraksi nggak terkait kepengurusan masalah-masalah anggaran, dan ketua fraksi dalam memutuskan proyek nggak bisa sendiri," Novanto menambahkan.
‎