Ketua KPU di Rapat Ahok-Djarot, Kubu Anies-Sandi Minta Penjelasan

Suara.com - Kehadiran Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno serta Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti dalam rapat internal tim pemenangan Basuki Tjahja Puranama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada Kamis (9/3/2017), berujung pada kecurigaan atas independensi kedua lembaga tersebut.

Menanggapi hal itu, wakil ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik mengatakan bahwa pada dasarnya pertemuan tersebut wajar-wajar saja apabila berlangsung terbuka dan dapat diliput media.

Namun, karena pertemuan tersebut berlangsung tertutup, maka wajar pula jika publik mempertanyakan kejujuran kedua lembaga itu dalam mengelola jalannya proses Pilkada.

"Dia (Sumarno) harus sampaikan ke publik. Itu pertemuan sebenarnya pertemuan biasa saja kalau kemudian menjadi terbuka gitu loh. Karena ini tertutup, dia harus sampaikan ke publik supaya jangan kemudian publik punya pretensi yang jelek," kata Taufik di Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Ia melanjutkan, tidak ada larangan bagi pasangan calon untuk mengundang pejabat penyelenggara Pilkada. Namun pejabat tersebut harus bisa melihat potensi kegaduhan yang disebabkan atas undangan tersebut.

"Boleh kok (mengundang penyelenggara Pilkada). Asal terbuka, jadi orang nggak curiga kan. Ngapain sih (tertutup)?" ujar Taufik.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu mengimbau kepada KPU dan Bawaslu DKI Jakarta agar secepatnya melakukan konfrensi pers. Hal ini penting untuk menghentikan polemik di masyarakat.

"Jadi harus dibuat secara jujur. Dia mesti sampaikan kepada masyarakat bahwa pertemuan itu pertemuan apa. Karena ini mengganggu kredibilatas KPU dan Bawslu DKI. Nantinya orang nggak akan percaya gitu," tutur Taufik.

Lebih lanjut, dia mengakui, pihaknya pun juga pernah mengundang KPU DKI untuk meminta penjelasan terkait Daftar Pemilih Tetap. Namun, pertemuan itu berlangsung terbuka.

Baca Juga: Ingin Beli Mac Refurbished? Perhatikan Hal Berikut!

"Kita pernah ngundang KPU memberi pemaparan DPT. Kan kita dulu, temuan DPT kita ada yang belum valid. Nanti mungkin minggu depan kita juga akan undang lagi, karena DPT yang terakhir yang dipakai, untuk kita sisir masih ada yang menurut saya tidak valid," pungkasnya.