Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan menilai, maraknya pelarangan menyalatkan jenazah pendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat bukanlah aksi ofensif atau menyerang.
Sebaliknya, Anies menganggap pelarangan itu justru sebagai aksi defensif atau bertahan setelah masyarakat banyak diancam oleh pihak-pihak tertentu.
"Ancamannya mulainya dari kapan sih? Ancamannya itu mulainya dari beberapa bulan yang lalu, ketika warga diancam dicabut bantuan sosialnya kalau tidak milih petahana," kata Anies di kawasan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017).
Menurut Anies, ancaman pencabutan program jaminan sosial itu memicu kemarahan sebagian warga dan akhirnya mengancam balik melalui cara tidak mau menyalatkan pendukung petahana.
"KJP (Kartu Jakarta Pintar) akan dicabut, ’pasukan oranye’ akan dicabut, itu kan ancaman. Ancaman-ancaman seperti inilah yang menimbulkan ancaman balik. Kalau ada yang mulai mengancam maka muncul ancaman baru," ujarnya.
Anies mengakui tidak mempersoalkan program-program usungannya dikritik. Tapi, ia menilai tidak elegan kalau kandidat mengancam menyetop program yang sudah dilakukan pemprov.
"Contohnya program DP rumah nol persen, muncul kritik, tapi kan kritiknya pada program. Komentarnya program, tapi kalau mulainya dengan ancaman, bahaya. Karena itu jangan ada ancaman pencabutan KJP, jangan mengancam akan ada perberhentian PPSU,” pintanya.
Berita Terkait
-
Blusukan, Djarot Mendadak Dipeluk Nenek Berusia 80 Tahun
-
'Blusukan' ke Pasar Timbul, Djarot Janji Renovasi Kios Pedagang
-
Ahok Minta Media Tutup Kasus Penolakan Jenazah Nenek Hindun
-
Kasus Penolakan Jenazah, Ahok Sambangi Keluarga Nenek Hindun
-
Sumarsono: 147 Spanduk 'Tolak Salatkan Jenazah' Sudah Dicopot
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu