Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan sektor pelayanan publik masih perlu perbaikan. Terutama setelah terbongkar praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.
"Kami melihat Rp6,1 miliar itu adalah angka yang besar. Pasti sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya, hati-hati saya ingatkan," kata Presiden Jokowi, di Singkawang, Jumat malam.
Tim Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dan Polresta Samarinda yang berjumlah 100 personel, Jumat (17/3/2017) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, menggeledah Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Dalam penggeledahan tersebut, tim gabungan yang juga dikawal personel Brimob Polda Kaltim menyita uang Rp6,1 miliar, dua unit komputer serta sejumlah dokumen.
"Perlu kita ingatkan semuanya bahwa kita ini ingin memperbaiki sistem yang ada. Jadi jangan sampai justru saat kita memperbaiki sistem-sistem pelayanan yang ada untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pada pelayanan dunia usaha, percepatan pelayanan untuk ekspor, percepatan perizinan. Saya ingatkan agar semuanya hati-hati, layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja," kata Presiden lagi.
Praktik dugaan pungutan liar terhadap truk itu ditemukan tim gabungan saat melakukan pendindakan terhadap Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda Pada temuan tersebut, tim mendapati adanya penarikan retribusi terhadap setiap truk yang masuk ke Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.
Penarikan retribusi itu, katanya, dilakukan oleh perorangan di bawah naungan sebuah koperasi.
Karena itu, jika dibandingkan dengan di Surabaya, Jawa Timur, biaya untuk satu kontainer hanya Rp10 ribu, sedangkan di Samarinda untuk kontainer 20 feet dikenakan tarif Rp180 ribu, dan 40 feet sebesar Rp350 ribu. Selisihnya lebih dari 180 persen.
Polisi juga akan segera memeriksa Jafar Abdul Gaffar, sebagai Ketua Komura yang juga menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda. (Antara)
Baca Juga: Djarot Klaim 99 Persen PNS Jakarta Tak Lakukan Pungutan Liar
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi