Calon Gubernur Petahana Basuki Tjahja Purnama (Ahok) beserta istrinya Veronica dan putra sulungnya Nicolas memberikan hak suara di TPS 54, Kompleks Pantai Indah Mutiara, Penjaringan, Jakarta, Rabu (15/2).
Tim sukses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan penilaian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Timur yang menyebutkan kegiatan Partai Nasional Demokrat yang dihadiri istri Ahok, Veronica Tan, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (16/3/2017), diduga melanggar aturan karena menggunakan fasilitas milik pemerintah.
"Yang dikatakan fasilitas pemerintah itu apa? (Posyandu). Posyandu kok fasilitas pemerintah? mana ada? tempatnya itu yang didatangi, kan, kantor RW, bukan fasilitas pemerintah. Jadi jangan lebay gitu," ujar juru bicara timses Ahok-Djarot, Bestari Barus, Selasa (22/3/2017).
Lantas, politisi Partai Nasdem menyarankan panwaslu untuk mengurusi kasus spanduk berisi propaganda tolak menyalatkan jenazah pendukung Ahok yang dipasang di sebagian tempat masjid.
"Mendingan panwaslu mengurusi masjid-masjid yang dipolitisasi kemudian ada spanduk tendensius, itu dong kerjanya. Sekarang Bu Veronica melanggar apa? Emang dia siapa? Apa dia calon? Makanya panwaslu jangan lebay gitu lho," kata Bestari.
Mengenai pemakaian atribut kotak-kota khas Ahok-Djarot yang dipakai warga di acara tersebut, kata Bestari, juga bukan merupakan pelanggaran. Dia kemudian membandingkan dengan kasus pemakaian seragam khas kandidat oleh warga ketika datang ke tempat pemungutan suara.
"Kalau kotak-kotak dianggap kampanye, maka panwaslu itu sudah melanggar karena waktu kemarin pencoblosan saksi semua pakai kotak-kotak, itu bukan atribut kampanye paslon. Tolong ajari itu yang namanya panwaslu," kata Bestari.
"Jadi kalau ada dugaan karena ada (warga yang mengenakan baju) kotak-kotak maka panwaslunya bodoh. Jadi bodoh dia,jangan digedein," Bestari menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Panwaslu Jakarta Timur Sahrozi menyampaikan telah menemukan indikasi pelanggaran kampanye ketika Veronica menghadiri acara pembagian sumbangan Partai Nasdem. Partai yang diketuai Surya Paloh merupakan salah satu pengusung Ahok dan Djarot.
"Veronica Tan itu datang ke kegiatan Posyandu RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu. Di situ awalnya ada informasi kalau Partai Nasdem akan memberikan sumbangan buat posyandu, kemudian diterima salah satu kader posyandu," ujar Sahrozi.
"Yang dikatakan fasilitas pemerintah itu apa? (Posyandu). Posyandu kok fasilitas pemerintah? mana ada? tempatnya itu yang didatangi, kan, kantor RW, bukan fasilitas pemerintah. Jadi jangan lebay gitu," ujar juru bicara timses Ahok-Djarot, Bestari Barus, Selasa (22/3/2017).
Lantas, politisi Partai Nasdem menyarankan panwaslu untuk mengurusi kasus spanduk berisi propaganda tolak menyalatkan jenazah pendukung Ahok yang dipasang di sebagian tempat masjid.
"Mendingan panwaslu mengurusi masjid-masjid yang dipolitisasi kemudian ada spanduk tendensius, itu dong kerjanya. Sekarang Bu Veronica melanggar apa? Emang dia siapa? Apa dia calon? Makanya panwaslu jangan lebay gitu lho," kata Bestari.
Mengenai pemakaian atribut kotak-kota khas Ahok-Djarot yang dipakai warga di acara tersebut, kata Bestari, juga bukan merupakan pelanggaran. Dia kemudian membandingkan dengan kasus pemakaian seragam khas kandidat oleh warga ketika datang ke tempat pemungutan suara.
"Kalau kotak-kotak dianggap kampanye, maka panwaslu itu sudah melanggar karena waktu kemarin pencoblosan saksi semua pakai kotak-kotak, itu bukan atribut kampanye paslon. Tolong ajari itu yang namanya panwaslu," kata Bestari.
"Jadi kalau ada dugaan karena ada (warga yang mengenakan baju) kotak-kotak maka panwaslunya bodoh. Jadi bodoh dia,jangan digedein," Bestari menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Panwaslu Jakarta Timur Sahrozi menyampaikan telah menemukan indikasi pelanggaran kampanye ketika Veronica menghadiri acara pembagian sumbangan Partai Nasdem. Partai yang diketuai Surya Paloh merupakan salah satu pengusung Ahok dan Djarot.
"Veronica Tan itu datang ke kegiatan Posyandu RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu. Di situ awalnya ada informasi kalau Partai Nasdem akan memberikan sumbangan buat posyandu, kemudian diterima salah satu kader posyandu," ujar Sahrozi.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
Heboh Kereta Kuda Turis Central Park New York Mengamuk, Turis India Tewas Mengenaskan
-
Dua Kubu Massa Berhadapan di Patung Kuda, Saling Adu Argumen soal Program MBG
-
Korban Travel Haji Hanania Group Diperkirakan Tembus 3.000 Orang, Kerugian Capai Rp 95 Miliar
-
Diperiksa KPK 7 Jam! Bos Maktour Fuad Hasan Cuma Ketawa Ditanya Soal Illegal Gain Rp27,8 M
-
Bos Maktour Bantah Ada Transaksi untuk Dapat Kuota Haji Tambahan
-
Komisi X DPR Dukung Gibran Libatkan Mahasiswa dalam Kunker Pantau Program MBG
-
Jajaran Direksi Himbara Merapat ke Istana, Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Ekonomi
-
MBG Jangan 'Makan' Hak Guru dan Beasiswa dari Anggaran Pendidikan!
-
Presiden Setujui Anggaran Rp 100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatra
-
Bukan Sekadar Pertemuan Biasa, Ini Agenda Utama Prabowo Panggil Bos Himbara hingga Rosan ke Istana