Organisasi perdagangan penerbangan internasional (IATA) pada Selasa (28/3/2017) mengecam aturan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aturan yang dikecam adalah aturan yang melarang penumpang membawa beberapa bentuk alat elektronik pada penerbangan langsung dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim.
IATA mengkritik kebijakan itu sebagai langkah ke arah "perbatasan yang lebih terlarang dan proteksionisme." Ketika berbicara kepada Dewan Hubungan Internasional Montreal, Direktur Jenderal dan Kepala Eksekutif IATA (International Air Transport Association) Alexandre de Juniac mempertanyakan keampuhan larangan tersebut.
Berdasarkan perintah AS, alat-alat elektronik yang ukurannya lebih besar dari telepon genggam dilarang dibawa pada penerbangan langsung ke Amerika Serikat dari 10 bandar udara di Timur Tengah dan Afrika Utara.
"Aturan saat ini tidak menjadi penyelesaian jangka panjang yang bisa diterima menyangkut ancaman apa pun yang mereka sedang coba kurangi," kata de Juniac. "Bahkan untuk jangka pendek, efektivitasnya sulit dimengerti." Menurut peraturan, alat-alat elektronik melebihi ukuran telepon genggam, termasuk komputer jinjing dan 'tablet, harus dimasukkan ke bagasi pada penerbangan menuju AS.
Peraturan itu didorong oleh laporan bahwa kelompok-kelompok militan berniat menyelundupkan bahan peledak ke dalam alat-alat elekronik.
Inggris mengikuti langkah AS dengan menerapkan larangan serupa terhadap barang elektronik yang lebih besar dari telepon genggam pada penerbangan menuju Inggris dari enam negara.
Kanada sedang mempertimbangkan kebijakannya sendiri menyangkut alat elektronik.
Bandar-bandar udara yang dikenai larangan oleh AS berbeda dengan yang ditentukan oleh Inggris. De Juniac mempertanyakan mengapa kedua negara itu tidak memiliki daftar yang sama.
Ia memperingatkan pemerintah kedua negara bahwa mereka kurang berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan.
Baca Juga: London Diserang Teroris, Putra Donald Trump Dikecam Orang Sedunia
"Gangguan komersil yang ditimbulkan oleh (larangan alat-alat elektronik) ini sangat parah," ujarnya.
"Kami meminta para pemerintah untuk bekerja sama dengan industri (penerbangan, red) guna mencari cara agar penerbangan bisa tetap berjalan secara aman tanpa harus memisahkan para penumpang dari alat-alat elektronik pribadi mereka," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
Polisi Sebut Ruko Terra Drone Tak Dirawat Rutin, Tanggung Jawab Ada di Penyewa
-
Rocky Gerung Ungkap Riset KAMI: Awal 2026 Berpotensi Terjadi Crossfire Antara Elit dan Rakyat
-
Menkes Dorong Ibu Jadi Dokter Keluarga, Fokus Perawatan Sejak di Rumah
-
Polemik Lahan Tambang Emas Ketapang Memanas: PT SRM Bantah Penyerangan, TNI Ungkap Kronologi Berbeda
-
Grup MIND ID Kerahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana ke Sumatra hingga Jawa Timur
-
BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM melalui BNI Corporate University
-
Soal Polemik Perpol Nomor 10 dan Putusan MK 114, Yusril: Saya Belum Bisa Berpendapat
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, DPR Beri Catatan: Harus Dipastikan Agar Tak Jadi Malapetaka
-
Agustus 2026, Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua
-
Nasib 6 Polisi Pengeroyok Matel Kalibata di Ujung Tanduk, Sidang Etik Digelar Hari Ini