Agustus 2026, Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan 2.500 Satuan Pelayanan Pengamanan Gizi (SPPG) di Papua untuk tahun depan.

Prabowo kemudian mengintruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) agar target SPPG tersebut bisa beroperasi pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Target itu disampaikan Prabowo menanggapi laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dadan menyampaikan pulau Papua ditargetkan aman memiliki 2.500 SPPG pada Maret 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 SPPG akan berlokasi di wilayah-wilayah terpencil.

Laporan disampaikan Dadan kepada Prabowo dalam acara pengarahan Presiden Prabowo kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Meski menyambut baik target dari BGN, Prabowo menyadari potensi keterlambatan akibat tantangan geografis di Papua. Ia berharap seluruh SPPG tersebut dapat berfungsi penuh paling lambat lima bulan setelahnya.

“Yang jelas, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” kata Prabowo.

Dadan menyampaikan saat ini pulau Papua telah memiliki 179 SPPG yang tersebar di enam provinsi. Rinciannya, 65 SPPG terdapat di provinsi Papua, 42 SPPG di Papua Barat, 30 SPPG di Papua Tengah, 28 SPPG di Papua Barat Daya, 8 SPPG di Papua Selatan, dan 5 SPPG di Papua Pegunungan.

Dadan optimistis target tersebut dapat tercapai seiring tingginya minat investor untuk membangun SPPG di wilayah paling timur Indonesia itu.

Baca Juga: Jenguk Siswa dan Guru Korban Insiden Mobil SPPG, Prabowo: Cepat Sembuh Ya

Seluruh fasilitas tersebut diproyeksikan melayani sekitar 750 ribu penerima manfaat.

Sementara itu, mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SPPG di Papua mencapai tiga kali lipat dibanding pulau Jawa. Hal itu disebabkan tingginya biaya logistik dan bahan pangan.

“750 ribu (penerima manfaat) kalau di Jawa kan (anggarannya) Rp7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun,” kata Dadan.