Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah telah menandatangani kontrak pengadaan blanko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) beberapa waktu lalu. Sebagian blanko e-KTP juga telah didistribusikan ke daerah, salah satunya ke Provinsi DKI untuk kebutuhan jelang Pilkada putaran kedua.
"Saya sudah teken kontrak untuk pengadaan 7 juta blanko e-KTP pada Minggu ketiga (Maret), sehingga akhir Maret sudah kami distribusikan, sebagian untuk DKI yang memasuki Pilkada kedua. Sisanya bulan April ini pendistribusian secara bertahap selesai," kata Tjahjo kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Pemenang tender pengadaan blanko e-KTP sebanyak 7 juta adalah perusahaan dalam negeri. Sampai sekarang pengadaan sudah mencapai 96,54 persen.
"Dari catatan ada 4,5 juta yang sudah mendaftar data induk, tapi masih ada yang dobel-dobel (ganda) kurang lebih 3 juta. Tapi target kami tahun ini selesai. Ya mohon maaf (terlambat), karena hampir 100 pejabat kami dalam rentang waktu 1,5 tahun ini bolak balik ke KPK, jadi secara psikis terganggu, tapi secara optimalisasi sudah bisa tercapai dengan baik," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga terus menyediakan 3 juta e-KTP untuk yang datanya berubah, seperti yang lajang kemudian tahun berikutnya statusnya telah menjadi menikah/kawin, kemudian mengganti e-KTP yang rusak, pindah alamat dan lainnya. Rata-rata pertahun bisa 5 juta warga yang mau ganti e-KTP.
"Kemudian sekarang sedang tender untuk pemeliharaan server yang kemarin dipegang oleh perusahaan Amerika Serikat, itu akan ditarik ke perusahaan lain," tutur dia.
Sementara itu, untuk mencetak e-KTP masih dilakukan di luar negeri. Alasannya karena di Indonesia belum ada perusahaan yang memiliki teknologi untuk membuat chip-nya.
"(cetak blanko) masih kombinasi, karena nyetak chip-nya masih di luar negeri," terang dia.
Baca Juga: Dituding Terima Rp18,6 M Korupsi e-KTP, Mekeng: Nazar Fitnah Keji
Tag
Berita Terkait
-
Andi Narogong Digarap KPK Hari Ini, akan Muncul Tersangka Baru?
-
Dituding Terima Rp18,6 M Korupsi e-KTP, Mekeng: Nazar Fitnah Keji
-
Kembalikan Duit e-KTP ke KPK, Ini Penjelasan Jafar Hafsah
-
Eks Ketua Fraksi Demokrat Kembalikan Duit e-KTP ke KPK
-
E-KTP, Kisah Dosen ITB Usir Pengusaha Paksa Beri Tas Misterius
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum