Suara.com - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, menjelaskan cara membaca hasil survei.
Saiful mengatakan setiap survei pasti ada error dalam hubungannya dengan populasi karena survei berbasis sampel bukan populasi.
"Besarnya error tergantung sebagian dari ukuran sampel, tapi juga bisa karena non-sampling error seperti tidak disiplin atas SOP. Tidak di-SOP-in atas SOP, misalnya penggantian responden di lapangan karena responden awal tak ditemukan atau menolak diwawancarai," kata Saiful di Twitter.
Dari ribuan survei yang SMRC lakukan, kata dia, tidak pernah semua responden awal dapat diwawancarai karena berbagai sebab.
Itu sebabnya, kata Saiful, dikenal dengan respond rate: respondent yang dapat diwawancarai dibagi total sampel awal. Hasilnya selalu kurang dari 100 persen.
Kalau ada survei yang respond rate 100 persen, kata dia, itu sangat mungkin menyalahi SOP. Khusus untuk DKI, respond rate ini menjadi masalah serius bagi surveyor.
Dibanding warga pedesaan, warga perkotaan umumnya lebih sibuk dan karena itu tak mudah ditemui untuk wawancara. Banyak yang tidak berada di alamat.
"Warga kita juga cenderung diwawancarai itu mengganggu waktu mereka maka menolak diwawancarai. Warga perkotaan DKI terutama banyak kelas menengah atasnya, dan mereka nggak mudah diakses pewawancara. Yang muncul tak jarang hanya pembantunya, atau anjingnya menggonggong. Warga pedesaan atau kelas bawah lebih mudah diakses," katanya.
Ketika responden tak bisa diakses banyak lembaga yang menerapkan penggantian responden. Ini sumber error.
Walau cara memilih pengganti secara random dan diupayakan mendekati demografi responden awal, tetap saja pengganti itu tak bisa mewakili.
Lebih masalah lagi untuk mencari pengganti responden kelas menengah atas karena penggantinya juga harus dari kelas itu, dan itu sulit.
Dalam konteks itu penggantian dilakukan secara sembarang, siapa saja yang bisa dieawancarai. Ini sumber error.
Saiful mengatakan tidak semua lembaga survei menjelaskan soal respond rate ini.
Kalau responden tak dapat diakses karena berbagai alasan, jangan diganti. Pengalaman Saiful, tanpa ganti hasilnya lebih baik, mendekati populasi.
Maka ukuran sampel harus dibuat lebih banyak untuk antisipasi kekurangan sampel akibat respond rate yang rendah.
Tag
Berita Terkait
-
Drama Mundur Keponakan Prabowo: MKD Tolak, Pengamat Sebut Tak Relevan
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Exit Poll SMRC: Endorsement Prabowo dan Jokowi Tak Ampuh Dongkrak Elektabilitas RK-Suswono di Jakarta
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?