Menjelang pelantikan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, muncul wacana pembentukan tim transisi atau tim yang disiapkan untuk mengaplikasikan semua program selama kampanye pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan tim transisi yang akan dibentuk tim pasangan Anies-Sandiaga.
"Kalau menurut saya sih kalau mau bikin transisi silakan gitu ya, tetapi sekali lagi bahwa ini pilgub bukan pilpres. Kenapa? Kalau pilpres ada transisi gitu, karena itu akan menyangkut masalah kementerian menteri-menteri. Beda dong," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/4/2017).
"Ini kan bukan pilpres ya ini kan pilkada seperti daerah-daerah yang lain gitu kan ya? Tentunya kan bisa saja ikut kan ada DPRD juga apapun kebijakannya kan di DPRD apalagi kalau menyangkut masalah APBD Itu kan di DPRD," Djarot menambahkan.
Djarot juga mengatakan bahwa masa kerjanya sampai Oktober 2017. Di sisa waktu, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot akan menyelesaikan semua program kerja.
"Kami ini kan sampai dengan Oktober dan terikat kontrak 2012-2017 sehingga ini akan kita tuntaskan. Setelah itu baru 2018 kan Pak Anies sama Pak Sandiaga jadi," kata Djarot.
Menanggapi rencana Sandiaga untuk melibatkan perwakilan pemerintah untuk membentuk tim transisi, Djarot mengatakan tentu hal itu harus dibahas bersama-sama dulu.
"Kalau seperti itu kan sebaiknya dibahas di sini kan? Bersama-sama dengan daripada kalau perlu iya nggak? Apapun keputusan dari pemprov kan terkait dengan DPRD apalagi yang menyangkut kebijakan anggaran ya nggak?" katanya.
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan tim transisi yang akan dibentuk tim pasangan Anies-Sandiaga.
"Kalau menurut saya sih kalau mau bikin transisi silakan gitu ya, tetapi sekali lagi bahwa ini pilgub bukan pilpres. Kenapa? Kalau pilpres ada transisi gitu, karena itu akan menyangkut masalah kementerian menteri-menteri. Beda dong," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/4/2017).
"Ini kan bukan pilpres ya ini kan pilkada seperti daerah-daerah yang lain gitu kan ya? Tentunya kan bisa saja ikut kan ada DPRD juga apapun kebijakannya kan di DPRD apalagi kalau menyangkut masalah APBD Itu kan di DPRD," Djarot menambahkan.
Djarot juga mengatakan bahwa masa kerjanya sampai Oktober 2017. Di sisa waktu, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot akan menyelesaikan semua program kerja.
"Kami ini kan sampai dengan Oktober dan terikat kontrak 2012-2017 sehingga ini akan kita tuntaskan. Setelah itu baru 2018 kan Pak Anies sama Pak Sandiaga jadi," kata Djarot.
Menanggapi rencana Sandiaga untuk melibatkan perwakilan pemerintah untuk membentuk tim transisi, Djarot mengatakan tentu hal itu harus dibahas bersama-sama dulu.
"Kalau seperti itu kan sebaiknya dibahas di sini kan? Bersama-sama dengan daripada kalau perlu iya nggak? Apapun keputusan dari pemprov kan terkait dengan DPRD apalagi yang menyangkut kebijakan anggaran ya nggak?" katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi, Turun ke Bawah!
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!