Serikat Buruh Sejahtera Indonesia [suara.com/Erick Tanjung]
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mengingatkan jangan memanfaatkan buruh menjadi komoditas politik. Hal ini berdasarkan pengalaman pada masa kampanye pemilu, serikat buruh hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara kandidat tertentu.
"Jangan jadikan buruh sebagai komoditi politik dalam percaturan politik terutama menjelang pemilu, pilkada, atau pemilihan presiden," kata Koordinator SBSI Baiq Ani dalam diskusi menjelang Hari Buruh Sedunia 1 Mei di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (30/4/2017).
"Jangan jadikan buruh sebagai komoditi politik dalam percaturan politik terutama menjelang pemilu, pilkada, atau pemilihan presiden," kata Koordinator SBSI Baiq Ani dalam diskusi menjelang Hari Buruh Sedunia 1 Mei di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (30/4/2017).
SBSI meminta organisasi buruh jangan mau diseret-seret untuk kepentingan politik. Ia mengajak serikat buruh fokus pada perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh yang sampai sekarang belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah.
Organisasi buruh juga diajak untuk meningkatkan solidaritas untuk memperjuangkan nasib tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.
"Organisasi buruh harus memperjuangkan nasib buruh supaya bisa lebih dan sejahtera. Kami juga mendesak pemerintah untuk melindungi para TKI di luar negeri," kata dia.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menyarankan buruh meningkatkan daya tawar agar jangan gampang ditarik untuk kepentingan belaka. Misalnya, punya wakil di Parlemen.
"Saya menyarankan kalau memang rekan-rekan tidak mau menjadi komoditi politik, silakan berinteraksi dan bergabung di parpol. Sehingga rekan buruh bisa memperjuangkan nasibnya dari dalam," tutur Setyo.
Organisasi buruh juga diajak untuk meningkatkan solidaritas untuk memperjuangkan nasib tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.
"Organisasi buruh harus memperjuangkan nasib buruh supaya bisa lebih dan sejahtera. Kami juga mendesak pemerintah untuk melindungi para TKI di luar negeri," kata dia.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menyarankan buruh meningkatkan daya tawar agar jangan gampang ditarik untuk kepentingan belaka. Misalnya, punya wakil di Parlemen.
"Saya menyarankan kalau memang rekan-rekan tidak mau menjadi komoditi politik, silakan berinteraksi dan bergabung di parpol. Sehingga rekan buruh bisa memperjuangkan nasibnya dari dalam," tutur Setyo.
Komentar
Berita Terkait
-
Tangkap 14 Pendemo Anarkis di Hari Buruh, Polisi: Mereka Penyusup, Diduga dari Kelompok Anarko
-
Wakil Ketua DPR Cucun: Komitmen Presiden Prabowo di May Day 2025 Jadi Angin Segar Perburuhan
-
Kenapa Ada Hari Buruh? Ini Sejarah di Balik Hari Libur Tanggal 1 Mei
-
Aksi Peringatan Hari Buruh di Sejumlah Daerah Indonesia
-
Ikut Aksi May Day di Depan DPR, Eka The Brandals: Seniman Juga Buruh, Kita Mau Menghibur Teman-teman
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029