Kepala Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman. [suara.com/Bowo Raharjo]
Baca 10 detik
Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air Habiburokhman terlibat keributan dengan warganet di Twitter, Senin (1/5/2017).
Awal mulanya, ACTA melaporkan pemilik akun Twitter berinisial NS ke Bareskrim Mabes Polri terkait cuitan bernada ancaman pembunuhan terhadap Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. NS yang merupakan warga Surabaya, Jawa Timur, dilaporkan dengan kasus penyebaran ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan.
Sesampai di Bareskrim, Habiburokhman yang juga Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra mengambil gambar ketika sedang membuat laporan.
Awal mulanya, ACTA melaporkan pemilik akun Twitter berinisial NS ke Bareskrim Mabes Polri terkait cuitan bernada ancaman pembunuhan terhadap Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. NS yang merupakan warga Surabaya, Jawa Timur, dilaporkan dengan kasus penyebaran ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan.
Sesampai di Bareskrim, Habiburokhman yang juga Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra mengambil gambar ketika sedang membuat laporan.
Foto tersebut kemudian diunggah anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu ke Twitter dengan tulisan: "Penampakan Oom Ganteng di Bareskrim, melaporkan pengancam Bang FZ."
Cuitan Habiburokhman pun mengundang reaksi warganet. Sebagian warganet mendukung langkah ACTA, tapi sebagian lagi malah mengejek Habiburokhman.
Salah satu warganet menulis: "Mental Banci...Ahok aj dr mao dibunuh digantung dll biasa aja ga da lapor2...ini baru gertak aj lgs lapor..."
Rupanya Habiburokhman geregetan dan menantang pemilik akun tersebut agar lebih tegas jika ingin menghina.
"Kalau menghina mesti detail, biar langsung gua laporin, mumpung gua masih di Bareskrim, baru gagah lu," tulis Habiburokhman.
Dasar hukum yang digunakan ACTA untuk melapor ke Bareskrim adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran ujaran kebencian atau permusuhan yang ancaman hukumannya 6 tahun dan Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi yang ancaman hukumannya 12 tahun.
Bukti-bukti yang mereka serahkan adalah tautan dan foto tampilan cuitan NS. Selain itu, mereka juga menyerahkan nama-nama dua orang saksi yang mengetahui terjadinya penyebaran cuitan tersebut.
"Kami merasa perlu membuat laporan ini karena bisa membawa dampak yang sangat serius kepada Pak Fadli Zon, bukan saja tercemar nama baiknya, tetapi juga terancam keselamatannya. Yang lebih penting, kami tidak melihat adanya penyesalan dari si pelaku. Kami bahkan menangkap gelagat bahwa si pelaku merasa kebal hukum dan tidak takut terhadap konsekwensi hukum perbuatannya," kata Wakil Ketua ACTA Agustiar.
Menurut Agustiar cuitan NS bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tapi juga merupakan bentuk pencederaan demokrasi, dimana perbedaan pilihan politik yang merupakan hal biasa di negara demokrasi justru disikapi secara berlebihan yaitu dengan peneyebaran ujaran kebencian dan bahkan ancaman pembunuhan.
NS, warga Surabaya, Jawa Timur, menyampaikan keinginan untuk mencari pembunuh bayaran buat menghilangkan nyawa Fadli Zon, Fahri Hamzah, anggota DPD Fahira Idris, pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab, dan Buni Yani.
"If you know of a way to crowdfund assasins to kill Fahira Idris, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rizieq Shihab, Buni Yani and friends, lemme know," tulis NS.
Tokoh-tokoh tersebut kemudian merespon secara serius. Selain Fadli Zon, Fahira Idris dan Buni Yani juga akan melapor ke pihak berwajib.
Komentar
Berita Terkait
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Heboh Video Prabowo, Fadli Zon Kritik Jokowi Diungkit Lagi: Bioskop Bukan buat Nonton Iklan Politik!
-
Fadli Zon Curiga Capaian Pemerintah di Iklan Bioskop Hoaks, Tapi Itu Dulu, Netizen: Coba Tanya Lagi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD