Suara.com - Mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi, langsung meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, usai diperiksa pada, Rabu (3/5/2017).
Keponakan Ketua DPR RI, Setya Novanto itu tidak mau memberikan keterangan kepada awak media yang menunggunya sejak pagi terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Berdasarkan pantauan Suara.com, Irvanto datang ke Gedung KPK pukul 10.00 WIB. Setibanya di gedung lembaga anti rasuah, Iravan menghindari para wartawan.
Setelah menjalani pemeriksaan pada pukul 18.45 WIB, Irvanto lantas berjalan cepat ke mobilnya meskipun harus basah karena diguyur rintik hujan.
"Hujan ini. Nggak ada, nggak ada," kata Irvanto dan terus berjalan ke mobilnya yang diparkir di depan gedung KPK.
Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Irvanto diperiksa terkait dengan Tim Fatmawati, bentukan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam mengikuti lelang proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.
"Saksi Irvanto kita dalami beberapa hal, seperti terkait dengan Tim Fatmawati dan secara umum yang muncul di persidangan kita klarifikasi," kata Febri di Gedung KPK.
Febri menjelaskan, Irvanto menggunakan PT Murakabi untuk terlibat dalam lelang proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. PT Murakabi menjadi pimpinan Konsorsium, yang beranggotakan PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia dan PT Stacopa.
Konsorsium Murakabi dan Konsorsium Astragrapia sengaja dibuat Tim Fatmawati untuk jadi pendamping Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam lelang proyek senilai Rp5,9 triliun itu.
Baca Juga: Kasihan dengan Anies, Ahok Tetap Lanjutkan Normalisasi Sungai
Dalam proses perjalanannya, Konsorsium Murakabi dan Konsorsium Astragrapia merekayasa lelang e-KTP dan mengawal pemenangan Konsorsium PNRI dalam lelang tersebut.
Lebih lanjut, Febri mengatakan, Irvanto juga dicecar terkait hubungannya dengan Andi Narogong dan saksi-saksi lainnya yang terlibat rapat dalam Tim Fatmawati.
Rapat persiapan sebelum lelang e-KTP itu dilakukan di sebuah ruko di Fatmawati milik Andi Narogong.
"Karena ini menjadi bagian penting dalam kontruksi perkara ini, apakah ada pengaturan dan juga relasi dengan proses penganggaran yang diduga ada alokasi ke sejumlah angogta DPR saat itu," jelas Febri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
-
Kabar Terkini Insiden Stasiun Bekasi Timur: 17 Penumpang Dirawat, KAI Siaga Layanan Trauma Healing
-
Mahfud Tegaskan Gaya Militer Tak Cocok dalam Budaya Polri, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Laga Persija vs Persib Digelar di Samarinda, PT LIB: Bobotoh Tetap Dilarang Hadir!
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN
-
Misteri Sopir Minibus Tewas Membiru di Cengkareng: Mesin Masih Menyala, Ada Obat-obatan di Dasbor
-
Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai