Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memastikan akan terus melanjutkan program normalisasi sungai di ibu kota. Ahok menegaskan akan membongkar bangunan di bantaran sungai yang terkena proyek normalisasi.
"Tetap normalisasi sampai saya berhenti dari sini (jadi gubernur). Sikat terus (bongkar bangunan liar)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Ahok menjelaskan, apabilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan normalisasi sungai, maka dirinya kasihan dengan gubernur selanjutnya, Anies Baswedan.
Soalnya, kata Ahok, pasangan Sandiaga Uno itu sudah terlanjur menandatangani kontrak politik dengan warga saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
"Kasihan sama gubernur baru yang sudah tanda tangan (tak gusur warga). Jadi gue beresin," kata Ahok.
Salah satu proyek normalisasi sungai yang pengerjaannya akan dikebut adalah di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar menerangkan, berdasarkan instruksi Ahok, seluruh proyek normalisasi sungai di Jakarta yang sebelumnya terhenti untuk bisa segera dilanjutkan.
Termasuk merelokasi warga yang tinggal di pinggiran sungai ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
"Ini tadi sesuai arahan pak gubernur, masyarakat akan diberikan rusunawa dan untuk di lokasi itu, pemilik akan memberikan kerohiman kepada masyarakat," kata Iskandar.
Baca Juga: Suasana Ibu Kota Jakarta Tak Kondusif, Nidji Tunda Konser
Iskandar mengungkapkan, pekerjaan sodetan di Bidara Cina, Jakarta Timur, yang sebelumnya sempat terhenti akan dilanjutkan. BBWSCC juga telah melakukam konsolidasi dengan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana.
"Ada 211 KK (kepala keluarga) yang direlokasi ke rusun berhubungan dengan sodetan. Ada 89 KK sudah dipindahkan, di RT 15 dan 14," jelas dia.
Untuk normalisasi di Bukit Duri, Iskandar mengatakan, sudah ada 246 KK yang diundi untuk masuk ke rusun. Hal itu berdasarkan informasi dari Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kuniadi.
"Pak Wali (Kota Jaksel) akan mempersiapkan sosialisasi. Kita harapkan bulan Mei sudah ada dimulai pelaksanaan. Kalau nggak kita tidak dapat selesaikan. Kita lakukan perkiraan 17 minggu, sampai September," tandas Iskandar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN