Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memastikan akan terus melanjutkan program normalisasi sungai di ibu kota. Ahok menegaskan akan membongkar bangunan di bantaran sungai yang terkena proyek normalisasi.
"Tetap normalisasi sampai saya berhenti dari sini (jadi gubernur). Sikat terus (bongkar bangunan liar)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Ahok menjelaskan, apabilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan normalisasi sungai, maka dirinya kasihan dengan gubernur selanjutnya, Anies Baswedan.
Soalnya, kata Ahok, pasangan Sandiaga Uno itu sudah terlanjur menandatangani kontrak politik dengan warga saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
"Kasihan sama gubernur baru yang sudah tanda tangan (tak gusur warga). Jadi gue beresin," kata Ahok.
Salah satu proyek normalisasi sungai yang pengerjaannya akan dikebut adalah di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar menerangkan, berdasarkan instruksi Ahok, seluruh proyek normalisasi sungai di Jakarta yang sebelumnya terhenti untuk bisa segera dilanjutkan.
Termasuk merelokasi warga yang tinggal di pinggiran sungai ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
"Ini tadi sesuai arahan pak gubernur, masyarakat akan diberikan rusunawa dan untuk di lokasi itu, pemilik akan memberikan kerohiman kepada masyarakat," kata Iskandar.
Baca Juga: Suasana Ibu Kota Jakarta Tak Kondusif, Nidji Tunda Konser
Iskandar mengungkapkan, pekerjaan sodetan di Bidara Cina, Jakarta Timur, yang sebelumnya sempat terhenti akan dilanjutkan. BBWSCC juga telah melakukam konsolidasi dengan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana.
"Ada 211 KK (kepala keluarga) yang direlokasi ke rusun berhubungan dengan sodetan. Ada 89 KK sudah dipindahkan, di RT 15 dan 14," jelas dia.
Untuk normalisasi di Bukit Duri, Iskandar mengatakan, sudah ada 246 KK yang diundi untuk masuk ke rusun. Hal itu berdasarkan informasi dari Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kuniadi.
"Pak Wali (Kota Jaksel) akan mempersiapkan sosialisasi. Kita harapkan bulan Mei sudah ada dimulai pelaksanaan. Kalau nggak kita tidak dapat selesaikan. Kita lakukan perkiraan 17 minggu, sampai September," tandas Iskandar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha